Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Di Masa Pandemi, Wajibkah Memenuhi Undangan Pernikahan?

Senin 14 Sep 2020 08:43 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Muhammad Hafil

Di Masa Pandemi, Wajibkah Memenuhi Undangan Pernikahan?.Foto: Kartu undangan pernikahan. Ilustrasi

Di Masa Pandemi, Wajibkah Memenuhi Undangan Pernikahan?.Foto: Kartu undangan pernikahan. Ilustrasi

Foto: Antara
Ada pendapat ulama soal menghadiri undangan di daerah rawan pandemi covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis memberikan penjelasan tentang hukum menghadiri undangan acara pernikahan di masa pandemi Covid-19. Dia mengatakan, bila tempat acara tersebut rawan Covid-19 dan diyakini berpotensi tertular maka haram menghadiri undangan itu.

Kiai Cholil mengingatkan, menghindari keburukan itu lebih utama dibandingkan mengambil manfaat dari suatu urusan. "Hukum Islam menggariskan bahwa, menolak keburukan tertular Covid-19 didahulukan daripada maslahah menghadiri undangan," kata dia kepada Republika, Ahad (13/9).

Selain itu, Kiai Cholil menambahkan, untuk masyarakat yang berada di daerah yang masih memiliki kemungkinan tidak tertular virus corona maka hukumnya wajib menghadiri undangan tetapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020. Salah satu fatwanya adalah setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).

Fatwa berikutnya, umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa daf’u al-bala’), khususnya dari wabah covid-19.

Dalam fatwa itu, MUI juga mengeluarkan beberapa rekomendasi. Pertama, umat Islam wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

Selain itu, pemerintah juga wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan impor barang kebutuhan pokok serta keperluan darurat.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA