REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menggelar sekolah partai secara daring untuk calon kepala daerah (cakada) yang diusung PDI Perjuangan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, Ahad (13/9). Di hadapan para cakada, Sekretaris jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berkali-kali menyinggung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait PSBB total.
"Karena kita menjadi bangsa pemimpin maka kita harus, satu, pemimpin itu kerja kerasnya tanggung jawabnya ada progres. Jadi kalau ada progres baru saja boleh ngerem, jangan ngerem enggak ada progres itu kira-kira seperti itu," kata dalam sambutannya.
Sindiran kembali dilontarkan Hasto usai mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hasto mengatakan, seorang pemimpin itu harus amanat penderitaan rakyat, dan berani mengambil risiko.
"Jadi kalau sekarang itu kan ada yang suka menganalogikan menjadi sopir itu, maka dia harus punya visi melihat ke depan, bila perlu menggunakan instrumen Google map ada enggak hambatan-hambatan terhadap rute yang dia tempuh. Jadi dia punya kesadaran terhadap tujuan, punya visi, itu menjadi pemimpin. Punya visi kemana kita harus menuju," ucapnya.
Selain itu, Hasto juga menilai seorang harus berani mengambil jangan tanggung. Katanya, seorang pemimpin jangan hanya mengambil populer dan hanya mengambil fasilitas namun tidak berbuat apa-apa.
"Kemudian, mendorong kemajuan bersama-bersama dengan rakyat. Jadi penumpangnya itu dia dorong bersama, maju bersama. Di situ dia baru boleh kapan harus ngerem. Untuk ngerem enggak bisa mendadak," ujarnya
"Tiba-tiba ngerem tanpa signal itu tidak pemimpin yang berpikir strategic," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat yang mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dan memberlakukan kembali PSBB secara total. PSBB total akan diberlakukan mulai Senin (14/9).
"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik," kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
