Friday, 8 Safar 1442 / 25 September 2020

Friday, 8 Safar 1442 / 25 September 2020

Bang Anies, Pak Jokowi, Jangan Contoh AS

Ahad 13 Sep 2020 11:14 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Presiden Jokowi (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (kiri).

Presiden Jokowi (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (kiri).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Pilpres dan pilgub masih jauh, sementara rumah sakit dan kuburan sudah mulai penuh.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fitriyan Zamzami, Jurnalis Republika

Virus SARS CoV-2 masuk ke wilayah negara bagian New York, Amerika Serikat pada waktu bersamaan dengan saat ia terdeteksi di Indonesia, yakni pada awal Maret. Pada akhir Maret, penyakit Covid-19 yang ia bawa secara dramatis telah menulari 52 ribu orang dan membunuh 728 warga.

Presiden AS Donald Trump, pada 28 Maret mengisyaratkan ia akan menerapkan karantina wilayah. "Untuk jangka pendek saja, dua pekan di New York, mungkin di New Jersey, dan sebagian Connecticut," ujarnya saat itu. Selain New York, New Jersey mencatatkan 11 ribu kasus dan 140 kematian sementara Connecticut mencatat 1.291 kasus dan 27 kematian.

Mendengar rencana tersebut, Gubernur New York Andrew Cuomo meradang. Ia meyakini, rencana penetapan karantina wilayah yang diungkapkan Trump tersebut ilegal menurut konstitusi negara federal AS. Ia bertekad menuntut Presiden Trump ke pengadilan jika karantina diterapkan.

"Ini adalah deklarasi perang terhadap negara bagian. Deklarasi perang oleh pemerintah federal," ujarnya dalam wawancara dengan stasiun televisi CNN kala itu.

Karena memang di AS negara bagian punya kuasa besar terhadap wilayah masing-masing, rencana Trump yang kemudian tersisih. Sebelumnya, Cuomo juga sempat melarang Wali Kota New York City, Bill de Blasio menerapkan karantina di wilayahnya. Ia menekankan, karantina tersebut sepenuhnya hak pemerintahan negara bagian.

Sepanjang penanganan Covid-19 di New York, saling serang antar pejabat di berbagai tingkatan ini jadi berita yang awam. Trump dan Cuomo terus saling menyerang kebijakan satu sama lain terkait Covid. Mulai dari tudingan kurangnya dukungan pemerintah federal, sampai tudingan meremehkan dampak Covid-19.

Bahkan sampai beberapa hari lalu, Cuomo masih menyatakan bahwa "Trump secara aktif mencoba membunuh New York," ujarnya dalam pernyataan pers. Sebaliknya, Trump membalas komentar itu dengan menyatakan Cuomo adalah gubernur terburuk yang pernah menjabat di New York.

Konteksnya di sini, Cuomo dan Trump adalah dua kutub berbeda dalam perpolitikan AS saat ini. Trump seorang presiden yang diusung Partai Republik, Cuomo gubernur yang dicalonkan Partai Demokrat.

Polarisasi yang melebar di AS membuat keduanya punya hubungan antagonistik, apalagi menjelang Pilpres AS tahun ini di mana Trump kembali maju sebagai pejawat. Cuomo sebagai kader Demokrat tentu punya kepentingan agar Joe Biden, calon yang diusung partainya bisa mengalahkan Trump. Singkat kata, ada nuansa persaingan politik dalam penanganan Covid-19 di AS.

Dan sengketa itu melebar dalam skala yang lebih luas di AS. Masing-masing negara bagian punya rencana sendiri-sendiri. Saling tuntut ke pengadilan terkait kebijakan protokol kesehatan mengemuka.

Demonstrasi bersenjata menuntut relaksasi karantina wilayah terjadi. Standar ganda masing-masing kekuatan politik diterapkan. Demokrat menyoroti kumpulan Partai Republik yang tak menerapkan protokol dan sebaliknya.

Seiring dengan sengkarut kebijakan itu, Amerika Serikat masih terus menduduki peringkat satu soal Covid-19 di dunia. Pada 12 September, menurut worldometers.info ada 6,6 juta kasus di negara itu dengan jumlah kematian mendekati 200 ribu.

Nah, buat yang mengikuti isu kembalinya penetapan PSBB di DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan, nuansa serupa dengan di New York punya relevansinya tersendiri. Sudah demikian sejak awal mula merebaknya Covid-19 lalu.

Bukan rahasia, barisan dukungan yang berdiri di belakang Anies dan Jokowi adalah juga yang saling bersaing pada pemilihan-pemilihan umum belakangan. Apa yang terjadi di the Big Apple sayangnya terjadi juga di the Big Durian.

Mulai dari pelarangan keramaian pada 6 Maret, wacana penetapan karantina wilayah pada akhir Maret, pembatasan transportasi publik, pelarangan keluar masuk bus AKAP, pendanaan bantuan sosial warga terdampak Covid-19, saling klaim soal ketersediaan tempat tidur, rencana pembukaan sekolah, hingga isu penerapan kembali PSBB, seluruhnya diwarnai selisih pandang pemprov dan pemerintah pusat.

Selisih pandang yang akhirnya sedikit banyak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Yang mana satu kebijakan yang harus mereka patuhi? Sejauh mana warga harus khawatir dengan ini wabah? Kebingungan yang saya kira hinggap juga di benak warga New York menyusul debat kusir Trump dan Cuomo.

Sebaliknya, Vietnam, Singapura, Selandia Baru, Korea Selatan, Thailand, bahkan Cina, menunjukkan bahwa upaya terpadu dan serentak adalah salah satu kunci utama, menangani wabah. Ini yang harus dicontoh. Tak bisa tidak, adu pendapat pusat dan provinsi harus disudahi.

Jikalaupun hendak berdebat, tak perlu di depan rakyat. Ini bukan lagi masa kampanye. Pemilihan presiden dan pemilihan gubernur masih jauh, sementara rumah sakit-rumah sakit dan kuburan sudah mulai penuh.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA