REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus berkoordinasi menyusul bakal dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Koordinasi termasuk dilakukan langsung dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Kami komunikasi terus saat ini, dengan DKI kemarin pak Sekda juga sudah berkomunikasi, demikian halnya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Sosial (Dinsos)," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang, Ahad (13/9).
Jawa Tengah, jelasnya, harus proaktif terkait dengan rencana Pemprov DKI tersebut. Hal tersebut dipandang perlu untuk menyiapkan berbagai antisipasi jika kebijakan PSBB nanti diberlakukan di Jakarta.
Komunikasi aktif dilakukan agar saat pelaksanaan PSBB di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah sudah siap. Seperti apakah Jakarta akan menutup rapat daerah itu, adakah pekerjaan yang kira-kira berdampak bagi warga Jawa Tengah.
"Kami harus siap- siap, apakah ada gelombang pemudik lagi, Dishub kami minta siaga walaupun sudah dapat bocorannya, bahwa tidak ada surat khusus bagi keluar masuk daerah tersebut, kecuali hanya checking suhu dan tidak semuanya ditutup," jelasnya.
Gubernur juga mengaku aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat, termasuk juga dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Satgas Covid-19 Pusat dan pihak lainnya yang dipandang perlu. Dari komunikasi tersebut akan diketahui desain yang lebih pas dalam menangani serta mengantisipasi dampak PSBB nantinya. Termasuk nasib warga Jawa Tengah yang tidak bisa pulang, apakah akan dicakup Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau tidak.
Sebagai gambaran, Pemprov DKI menyampaikan akan menyiapkan dapur umum di setiap lingkungan rukun warga (RW). Menurutnya, itu menjadi salah satu informasi awal yang baik bagi Jawa Tengah dalam membantu menyiapkan berbagai antisipasi.
"Intinya, Jawa Tengah akan tetap siaga menghadapi dampak serta kemungkinan dari penerapan PSBB nanti dan sejauh ini tim teknis di pemerintahannya juga telah mempersiapkan dan terus berkomunikasi aktif," tegasnya.
Lebih lanjut, Ganjar Pranowo juga menyampaikan, sebenarnya anggaran Jawa Tengah yang disiapkan untuk memberikan bantuan kepada warganya yang berada di wilayah Jabodetabek akibat pandemi sudah habis. Sebab, seluruh anggaran sudah dibelanjakan dan APBD Perubahan sudah dilakukan.
Makanya Jawa Tengah proaktif bertanya dulu kepada Pemda DKI dan Pemerintah Pusat. "Sehingga kita bisa siap-siap dan siaga, maka komunikasi awal menjadi penting," tambahnya.
Selain itu, Jawa Tengah memang tidak menyiapkan anggaran secara khusus untuk rencana PSBB jilid kedua di Jakarta, maka Jawa Tengah meminta kepastian dari Pemda DKI dan Pemerintah Pusat terkait hal itu. "Tujuannya, kalau PSBB benar-benar terjadi, semuanya termasuk Jawa Tengah bisa sama-sama siap untuk menangani dan mengantisipasi dampaknya," tegas Gubernur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
