REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite PC-PEN yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya membangkitkan sektor usaha yang menjadi penopang bangkitnya perekonomian ekonomi nasional.
Salah satu upaya itu dari sektor pariwisata. Menurut Airlangga, pariwisata merupakan sektor yang terkena cukup parah dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, daerah-daerah yang pemasukan daerahnya mayoritas dari sektor pariwisata akan didorong untuk segera bangkit, salah satunya Bali.
Meskipun demikian, lanjutnya, sebelum ditemukannya vaksin, maka semua aktivitas ekonomi harus menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan TNI-Polri untuk menggencarkan Operasi Yustisi untuk menjaga tempat-tempat publik agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan. Hal itu sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, yaitu agar Kesehatan Pulih dan Ekonomi Bangkit.
Pernyataan ini disampaikan oleh Airlangga saat mewakili Presiden Joko Widodo dalam acara Naker Tanggap Covid 2020 dengan tema “Kerja untuk Kejayaan Bangsa”, Sabtu (12/9) di Bali.
Dalam konteks pemulihan ekonomi, pemerintah mendorong peningkatan skill masyarakat melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Program ini dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya bagi pekerja dalam masa pandemi Covid-19 ini.
Airlangga mengatakan, salah satu upaya pemerintah yakni melalui Program Kartu Prakerja yang diposisikan sebagai semi bantuan sosial (bansos) bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, serta pekerja informal terdampak.
Program ini memberikan bantuan biaya pelatihan dan insentif dengan total bantuan Rp 3.550.000 untuk 5,6 juta orang penerima. Hingga saat ini, lebih dari 22 juta orang telah melakukan pendaftaran dan sebanyak 3,8 juta orang telah ditetapkan mendapatkan Kartu Prakerja. Selain itu, terdapat 1,6 juta orang telah menyelesaikan pelatihan dan 933 ribu telah mendapatkan insentif.
“Ke depan program ini akan terus ditingkatkan dengan membuka pendaftaran dan pelatihan offline (luring) dengan mempertimbangkan wilayah,” ujar Airlangga dalam rilisnya, Sabtu (12/9).
BLK Komunitas, lanjut Airlangga, diharapkan dapat menjadi penyedia pelatihan, utamanya untuk mendorong pelatihan luring pada daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi komunikasi.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak dirilis tahun 2017 telah terbangun sebanyak 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia hingga tahun 2019. Sementara di tahun 2020 direncanakan akan membangun 1.000 BLK Komunitas.
Program yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ini tadinya difokuskan ke lembaga keagamaan. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan relaksasi iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19.
Pemerintah juga memberikan perhatian kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Banyak kesempatan kerja yang tersedia di berbagai negara tujuan penempatan yang berpotensi menyerap tenaga kerja Indonesia.
Terakhir, lanjutnya, dalam rangka melindungi tenaga kerja dalam masa pandemi Covid-19 ini, perlu kiga dipastikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
