REPUBLIKA.CO.ID, Pengumuman tiba-tiba Uni Emirat Arab (UEA) untuk sepenuhnya menormalisasi hubungannya dengan Israel telah memicu reaksi beragam di Teluk dan Timur Tengah yang lebih luas. Tetapi beberapa media menggambarkannya sebagai hal yang mengejutkan, sebenarnya itu menutup tahun kerja sama diplomatik dan ekonomi yang terpisah antara kedua negara.
Kerja sama Israel-UEA dalam masalah kepentingan bersama telah menjadi rahasia umum selama bertahun-tahun. Pihak Emirat telah mengisyaratkan dalam beberapa bulan terakhir bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk menormalisasi hubungan mereka dengan pemerintah Israel. Terutama setelah artikel opini diterbitkan di Pers Israel awal musim panas ini oleh Duta Besar UEA untuk Washington Yousef al-Otaiba.
Menurut artikel yang ditulis Stasa Salacanin dan dipublikasikan The New Arab, kontroversi seputar perjanjian dan dampaknya terhadap Palestina telah sangat dipolitisasi, memperkuat perpecahan regional, tetapi juga meresmikan garis patahan baru.
Warga Palestina di wilayah pendudukan mengecam kesepakatan itu sebagai pengkhianatan dan mengungkapkan kemarahan mereka dengan membakar foto Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan selama protes terhadap UEA di depan Kubah Batu di Kota Tua Yerusalem. Di sisi lain, beberapa monarki Teluk dengan hati-hati menyambut perjanjian tersebut, yang mencerminkan prioritas baru di wilayah itu, di mana ketakutan dari Iran telah mendorong mantan musuh bebuyutan menjadi lebih dekat, mengubah pendekatan terhadap masalah Palestina yang telah menentukan kebijakan Arab selama dekade.
Oleh karena itu, banyak yang bertanya-tanya apakah kesepakatan UEA-Israel dapat membuka babak baru dalam hubungan Timur Tengah? Terutama antara orang Arab dan Israel, dan ada spekulasi yang meningkat tentang negara mana yang mungkin mengikuti jejak UEA.
Sementara kecaman terkuat dari kesepakatan tersebut datang dari negara-negara non-Arab seperti Pakistan, Turki, dan Iran. Banyak negara Arab memutuskan untuk tetap diam, memberikan kesan bahwa mereka tidak menentang kesepakatan tersebut. Liga Arab dan Arab Saudi awalnya tetap diam sementara sekutu dekat Riyadh, Bahrain menjadi yang pertama memberi selamat kepada Uni Emirat Arab atas kesepakatan tersebut. Oman juga memberi selamat kepada Abu Dhabi tak lama setelah Bahrain. William Wechsler, Direktur Pusat Rafik Hariri dan Program Timur Tengah di Dewan Atlantik dari Washington DC berpendapat bahwa kesepakatan UEA tentu memberikan peluang strategis bagi negara-negara Teluk lainnya. "Mereka kemungkinan akan menunggu untuk melihat hasil dari diplomasi yang akan datang antara UEA dan Israel dan kontur yang tepat dari perjanjian normalisasi yang dihasilkan," katanya kepada The New Arab.
"Sekarang UEA telah 'mencairkan es' selama normalisasi yang dipandang menguntungkan UEA, tinggal menunggu waktu sebelum beberapa negara lain menyusul," jelasnya.
Bagi Gerard Feierstein, Wakil Presiden Senior Institut Timur Tengah dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Yaman, ada kemungkinan bahwa beberapa negara Teluk kecil lainnya mungkin bersedia mengikuti jejak Uni Emirat Arab. Bahrain negara GCC yang paling mungkin bergabunglah dengan UEA. Badan resmi Bahrain, BNA, menggambarkan kesepakatan UEA-Israel itu sebagai 'sejarah' dan mengatakan itu akan memperkuat stabilitas kawasan.
Bahrain adalah sekutu dekat Arab Saudi dan bisa memainkan peran perantara penting antara kerajaan Arab Saudi dan Israel. Menurut Giorgio Cafiero, seorang analis Timur Tengah dan CEO dari Gulf State Analytics, Bahrain berusaha untuk membangun kemitraan yang lebih formal dengan negara yang kuat di Timur Tengah yang memiliki persepsi yang sama tentang Iran sebagai ancaman utama.
Namun, akan sulit membayangkan Bahrain bergerak menuju normalisasi tanpa restu dari Arab Saudi. Baru-baru ini, Bahrain menegaskan kembali bahwa tidak akan ada kesepakatan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina merdeka.
Feierstein juga menyebut Oman sebagai salah satu kandidat potensial, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari Bahrain. Oman tidak ragu-ragu untuk menyambut kesepakatan UEA-Israel tetapi mengatakan pihaknya berkomitmen pada hak sah rakyat Palestina yang menginginkan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Negara ini dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang netral, dan peran mediasinya dalam konflik regional. Sementara mendiang Sultan Qaboos menjamu PM Israel Benjamin Netanyahu di Muscat dua tahun lalu. Sultan Haitham bin Tariq Al Said yang baru, yang dilantik pada Januari ini, tampaknya tidak akan mengambil tindakan berisiko yang tidak perlu, dan menghadapi kesulitan ekonomi di dalam negeri, ia akan mendekat secara hati-hati pada masalah sensitif seperti itu.
Sementara Kuwait dan Qatar relatif diam atas kesepakatan UEA-Israel itu, ada banyak spekulasi tentang kemungkinan Sudan membuat tawaran terhadap Israel. Dengan menormalisasi hubungan mereka dengan Israel, Sudan yang sangat tegang di bawah sanksi AS, berharap mendapat keuntungan dari kesepakatan dengan sekutu dekat Washington dan dihapus dari daftar hitam negara-negara yang mensponsori terorisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
