REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, perlu berbagai upaya untuk menangkal ancaman kerukunan dan integrasi bangsa. Sebab, di tengah perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis saat ini, tidak menutup kemungkinan muncul pemahaman dan sikap keagamaan yang bisa mengancam kerukunan bangsa.
"Untuk mewujudkan integrasi nasional ini diperlukan kehidupan yang rukun dan harmonis antar umat beragama, baik dalam konteks kehidupan sosial maupun kehidupan politik, terutama melalui empat bingkai kerukunan," ujar Ma'ruf saat membuka simposium nasional Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten, secara virtual, Kamis (10/9).
Ma'ruf menerangkan, persatuan nasional merupakan pra-syarat terwujudnya stabilitas nasional, yang nantinya berujung pada keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, ada empat bingkai dalam menjaga kehidupan yang rukun dan harmonis antar umat beragama.
Pertama, kata Ma'ruf, bingkai politis yang berarti penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui penguatan wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meliputi tiga konsensus, yakni (1) NKRI dengan semboyan “bhinneka tunggal ika”, (2) Pancasila sebagai dasar negara, dan (3) UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Tiga konsensus ini, kata Ma'ruf, seharusnya menjadi acuan serta wawasan/orientasi bangsa Indonesia, baik secara pribadi maupun kelompok, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan, terutama aparatur negara dalam mengambil kebijakan.
Lalu kedua, kata Ma'ruf, bingkai teologis, yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui pengembangan teologi kerukunan sebagai acuan dalam hubungan antar-umat beragama, antar-warga negara, dan antar-manusia secara keseluruhan.
Dia mengatakan, teologi kerukunan juga mengandung arti pemahaman keagamaan yang tidak mengarah pada konflik dan kekerasan yang bisa disebut sebagai “teologi konflik”. Sebab, dia meyakini, semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia serta saling menghormati di antara sesama manusia.
"Buddha mengajarkan kesederhanaan, Hindu mengajarkan tatwam asi (tepo seliro), Kristen mengajarkan cinta kasih, Konghucu mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamîn)," katanya.
Ma'ruf melanjutkan, dengan begitu agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah, tetapi justru menjadi faktor pemersatu (integratif) dalam kehidupan masyarakat. Dia juga berharap, agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim, melainkan dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif bangsa Indonesia yang majemuk.
Bingkai ketiga, ungkap Ma'ruf, adalah bingkai sosiologis yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui penguatan budaya kearifan lokal. Kondisi dilakukan, karena setiap daerah atau suku memiliki nilai-nilai budaya, yang dianggap sebagai kearifan lokal (local wisdom).
Sementara, yang keempat adalah bingkai yuridis, yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui penguatan regulasi tentang kehidupan beragama secara komprehensif dan terintegrasi. Baik itu, dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan hukum di bawahnya.
Serta, yang tidak kalah pentingnya, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, dengan memprosesnya ke pengadilan. Namun dalam kasus-kasus tertentu persoalan-persoalan hukum ini bisa lebih baik diselesaikan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
“Dalam konteks ini, peran mediasi sangat penting, seperti yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) selama ini. Forum ini menjadi media yang sangat efektif untuk membangun kerukunan dan sekaligus menyelesaikan perselisihan, ketegangan, atau konflik berlatarbelakang agama,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
