REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan, Kota Bogor menerapkan program sebagai kota cerdas atau "smart city" belum maksimal. Pihaknya masih terus bebenah untuk menghadirkan layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat.
"Penerapan smart city itu ibarat masuk ke dalam hutan, vendornya banyak, pilihannya banyak, dan konsepnya juga banyak," kata Bima Arya di Balai Kota Bogor, Rabu (9/9).
Menurut Bima, karena pilihanya serba banyak, sehingga Pemerintah Kota Bogor memilih menerapkan "smart city" berbasis kebutuhan, bagi pemerintah dan warga Kota Bogor. Bima mencontohkan, untuk menampung dan menyerap aspirasi warga Kota Bogor maka dibuat aplikasi SiBadra yakni sistem informasi berbagi aduan dan saran.
Aplikasi ini menjadi media bagi warga Kota Bogor untuk menyampaikan keluhan, saran, pengaduan, dan permintaan layanan kegawatdaruratan kepada Pemerintah Kota Bogor secara online. Pemerintah Kota Bogor juga menyediakan aplikasi Jaga Asa, yakni jaringan keluarga asuh kota yang dlincurkan pada saat pandemi COVID-19 yakni pada April 2020.
"SiBadra dan Jaga Asa ini adalah bagian dari penerapan smart city yang tujuannya memberikan kemudahan bagi warga Kota Bogor," katanya.
Bima mengakui, penerapan program smart city seperti SiBadra dan Jaga Asa, sebagian anggarannya dari dana sosial korporasi (CSR) atau reward pihak ketiga. Pemerintah Kota Bogor memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yakni gabungan dari 14 instansi yang memberikan sekitar 150 layanan sehingga memudahkan warga dalam pengurusan izin.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor untuk mempelajari penerapan smart city di Kota Bogor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
