REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) sekaligus Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr Hammam Riza mengatakan Indonesia saat ini sedang berusaha mewujudkan satu data Indonesia.
"Upaya untuk mewujudkannya akan menarik jika kita melaksanakan sesuai dengan kebutuhan," katanya saat diskusi daring dengan tema "Menyoal Data Bansos Covid-19 Pentingnya Audit Teknologi untuk Menguraikan Ketidakharmonisan Data" di Jakarta, Rabu (9/9).
Terlebih lagi, kata dia, upaya tersebut dikaitkan dalam konteks penerimaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Tanah Air.
Ia mengatakan hal tersebut penting sekali. Sebab, sumber penyelenggaraan bansos Covid-19 melibatkan banyak kementerian dan lembaga sesuai target penerima bantuan.
Penerima bansos melibatkan seluruh masyarakat di Tanah Air yang betul-betul terdampak Covid-19 dengan sumber pendanaan di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota termasuk lembaga swasta.
Luasnya cakupan yang berkaitan dengan bansos tersebut tentunya harus disertai dengan pemantauan, pengendalian termasuk menyinergikan penyelenggaraan bantuan tersebut.
"Sekali lagi, kita tahu data harus bisa membuktikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan demokratis," katanya.
Ia mengatakan momentum pandemi Covid-19 betul-betul menjadi satu contoh layanan publik berbasis teknologi informasi. Sebab, saat ini mengharuskan pelayanan berbicara tentang digitalisasi atau transformasi digital.
Namun, kata dia, pertanyaannya adalah apakah digitalisasi yang digunakan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya hanya bisa dibuktikan dengan keakuratan data dan kejernihan serta proses yang akuntabel.
"Ini semua menjadikan pertanyaan bagi kita sudahkah kita melakukan harmonisasi data," demikian Hammam Riza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
