REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dikabarkan menunda rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Politikus Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan penundaan tersebut dinilai masuk akal.
"Kalau ditunda masuk akal," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9)
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi covid-19. Sehingga menurutnya apa yang menjadi rencana sebelumnya tidak cocok dengan situasi saat ini. "Tentu dalam soal pembiayaan ini berat banget sekarang. Enggak ada pandemi aja berat apalagi ada pandemi," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa pemerintah menunda pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan Suharso dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (8/9).
"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi rumusan pada tim koordinasi persiapan rencana pemindahan ibu kota negara, meskipun sampai hari ini ibu kota negara itu programnya masih di-hold," kata Suharso.
Kendati ditunda, Suharso menambahkan, perencanaan pembangunan ibu kota negara baru tetap berjalan. Persiapan insfrastruktur penunjang tetap dilakukan di sejumlah daerah di sekitar lokasi IKN baru.
"Kita tetap dalam rangka persiapan dan kita melanjutkan masterplan, detailed-plan, dan juga pembangunan infrastruktrur dasar di kota-kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
