REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpotensi kehilangan kursi jika terus melakukan blunder. Hal tersebut berkenaan dengan pernyataan Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani terkait Sumatera Barat (Sumbar).
"Harus lebih hati-hati lagi. Jika blunder terus bisa tak dapat kursi di Sumbar (Saat ini dapat tiga kursi di DPRD Sumbar). Bisa menjadi lampu merah bagi PDIP," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (7/9).
Dia mengatakan, jika pernyataan Puan tersebut menggelinding terus maka PDIP bisa kerepotan dalam pemilu ke depan. Menurutnya, solusi dari perkara tersebut adalah dengan permintaan maaf dan melakukan pendekatan secara keagamaan dan lain sebagainya.
Ujang mengatakan, isu yang saat ini hangat terkait Sumbar juga merupakan isu nasional. Dia menjelaskan, artinya peristiwa soal Sumbar bakal menjadi peringatan bagi partai berlogo kepala banteng moncong putih itu di Pilpres dan Pileg 2024 mendatang.
"Karena yang disinggung soal Pancasila. Bukan hanya warning di Pilkada saat ini saja tapi warning untuk Pileg dan Pilpres mendatang," katanya.
Ujang juga mengungkapkan alasan PDIP kerap menjadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan ini. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, publik tengah mengalami kekecewaan akibat kondisi perekonomian yang sulit.
"Ya, masyarakat banyak kecewa terhadap pemerintah. PDIP partai berkuasa dan presidennya pun dari PDIP. Tapi kehidupan masyarakat makin sulit," katanya.
Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu. Adapun dalam Pilkada Sumbar, PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mugni.
"Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," katanya.
PDIP tetap optimistis, pernyataan Puan soal Sumbar tidak akan menjadi preseden negatif. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu yakin hal tersebut tidak akan berdampak bagi Pilkada di wilayah lain.
"Saya meyakini rakyat Indonesia sudah cerdas dan selalu berpikir jernih dalam menerima berbagai informasi," kata Wakil Sekretaris Jendral PDIP, Sadarestuwati di Jakarta, Senin (7/9).
Dia mengatakan, masyarakat tidak akan menelan langsung atau mentah-mentah informasi yang masuk ke dalam diri mereka. Menurutnya, publik akan mencari tahu kebenarannya dari sumber-sumber yang lain yang dapat dipercaya.
Sadarestuwati mengatakan, kecerdasan publik itulah yang membuat partai besutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini yakin pernyataan Puan tidak akan mengganggu kontestasi Pilkada di daerah lain. Lanjutnya, perjalanan calon-calon yang telah direkomendasikan PDIP juga tidak akan terkendala.
"Karena sebenarnya apa yang disampaikan oleh mbak Puan tidak ada yang salah. Negara kita memang negara Pancasila dan itu tidak bisa diganggu gugat dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
