Tuesday, 5 Jumadil Awwal 1444 / 29 November 2022

Akademisi: Tak Taat Prokes Covid, Pilkada Lebih Baik Ditunda

Senin 07 Sep 2020 14:05 WIB

Rep: Ali Mansur / Red: Agus Yulianto

Dr  Ahmad Tholabi Kharlie

Dr Ahmad Tholabi Kharlie

Foto: Dok Istimewa
Tiga hari proses pendaftaran cakada di sejumlah daerah tampilkan pelanggaran prokes.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menyoroti tahapan pendaftaran paslon kepala daerah pilkada serentak 2020. Menurutnya, tiga hari proses pendaftaran calon kepala daerah di sejumlah daerah menampilkan pelanggaran protokol kesehatan yang mengkhawatirkan. 

"Pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti menjaga jarak, tidak memakai masker dan pengerahan massa mudah kita saksikan dalam proses pendaftaran paslon kepala daerah dalam tiga hari proses pendaftaran," ujar Tholabi dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9).

Hal ini, lanjut Tholabi, sangat mengkhawatirkan, keselamatan warga negara menjadi taruhannya. Padahal, keselamatan warga merupakan hukum tertinggi. Peraturan KPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 banyak yang dilanggar oleh peserta pilkada dalam tahapan pendaftaran paslon. 

"Jika penyelenggara dan peserta pilkada tidak mampu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan rigid dan konsekuen, lebih baik pilkada ditunda saja. Keselamatan warga negara di atas segalanya," tegas Tholabi. 

Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menyebutkan agar Pilkada tetap sesuai jadwal pada 9 Desember 2020, maka dibutuhkan komitmen kuat oleh seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara, peserta, partai politik tak terkecuali masyarakat calon pemilih. 

"Jika pilkada ingin kita laksanakan pada 9 Desember 2020, maka seluruh pihak harus memegang komitmen. Ini pekerjaan rumah bersama," ingat Tholabi. 

Kemudian, Tholabi mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satgas Covid-19, penyelenggara pemilu, pasangan calon serta partai politik dapat kembali duduk bersama untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Evaluasi tahapan pendaftaran calon kepala daerah ini, semua pihak harus bergerak cepat untuk melakukan koordinasi dan memastikan di tahapan berikutnya disiplin protokol kesehatan harus benar-benar ditaati.

Selanjutnya, Tholabi juga mendorong agar Bawaslu memberi sanksi kepada pasangan calon yang melanggar ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Ia juga meminta pemerintah daerah dapat menegakkan peraturan daerah (perda) terhadap bagi siapa saja yang melanggar ketentuan protokol kesehatan. 

"Bawaslu dan Pemda dimohon agar menegakkan aturan. Bawaslu ranahnya terhadap pasangan calon peserta pilkada, sedangkan Pemda ranahnya terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan protokol kesehatan. Ini harus paralel," tutup Tholabi. 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA