REPUBLIKA.CO.ID, -- Presiden baru Malawi, Lazarus Chakwera, pada hari Sabtu mengumumkan rencana untuk membuka kantor diplomatik di Yerusalem. Janjinya ini mengikuti deklarasi yang dibuat oleh masing-masing pemimpin Serbia dan Kosovo pada hari Jumat lalu.
Chakwera, seorang penganut Kristen Evangelis yang dilantik sebagai presiden negara Afrika Selatan pada 6 Juli lalu, mengumumkan serangkaian reformasi yang akan mencakup peningkatan Kementerian Luar Negeri negara itu dan jaringan kedutaan besarnya di seluruh dunia.
“Reformasi juga akan mencakup peninjauan kehadiran diplomatik kami, termasuk tekad kami untuk memiliki misi diplomatik baru di Lagos, Nigeria dan Yerusalem, Israel. Saya akan berbagi lebih detail tentang ini dalam waktu dekat, ”katanya seperti dilansir laman timesofisrael.
Chakwera, 65, memegang gelar PhD di bidang teologi dan telah lama mendukung negara Yahudi, yang terakhir dia kunjungi tahun lalu.
Sejauh ini, Malawi - negara yang sebagian besar beragama Kristen dengan 21 juta penduduk - tidak memiliki kedutaan besar di Israel. Duta besar non-residen Israel untuk Malawi, Oded Joseph, berbasis di Nairobi, Kenya. Jika Chakwera memenuhi janjinya, Malawi akan menjadi negara Afrika pertama yang mendirikan kantor diplomatik di Yerusalem.
Pada Februari, Presiden Uganda Yoweri Museveni mengatakan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa dia akan melihat kemungkinan pembukaan kedutaan besar di Yerusalem. Tampil bersama Museveni pada konferensi pers di Entebbe, Netanyahu menyarankan bahwa Israel akan membuka kedutaan di Kampala jika Uganda membuka kedutaan di Yerusalem.
"Kami sedang mempelajari itu," jawab Museveni. Netanyahu mengatakan dia berharap mereka bisa melanjutkan ke kedutaan "dalam waktu dekat."
Sejauh ini, hanya AS dan Guatemala yang mengoperasikan kedutaan besar di Yerusalem. Sejumlah negara telah membuka misi perdagangan, pertahanan atau budaya di kota tersebut, termasuk Brasil, Australia, Hongaria, dan Honduras.
Pada hari Jumat lalu, Serbia dan Kosovo secara tak terduga mengumumkan niat mereka untuk mendirikan kedutaan besar di ibu kota juga. Kedua negara ini melakukannya dalam konteks perjanjian normalisasi ekonomi bilateral yang ditengahi oleh pemerintah AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
