REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Rp 3,3 triliun untuk pembayaran uang muka (down payment/ DP) dalam pengadaan vaksin. Dana tersebut sudah tersedia dan masuk dalam tahun anggaran 2020.
Jumlah DP tersebut sekitar 10 persen dari total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pengadaan vaksin. "Seluruh dana yang disiapkan adalah Rp 37 triliun untuk program multiyears," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Jumat (4/9).
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance Aryo Irhamna menyebutkan, pemerintah membutuhkan anggaran paling sedikit Rp 75 triliun untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi pada tahun depan.
Angka tersebut didapatkan Aryo dengan menggunakan harga perkiraan vaksin Sinovac yang pernah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, yakni 30 dolar AS atau sekitar Rp 400 ribu per orang. Apabila ingin menggunakan standar World Health Organization (WHO) yang menganjurkan vaksinasi diberikan kepada 70 persen penduduk, maka setidaknya 170 juta orang Indonesia harus mendapatkannya.
"Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan Rp 75 triliun," tuturnya dalam diskusi virtual Indef, Kamis (2/9).
Aryo mengatakan, jumlah tersebut masih kasar dan bersifat paling rendah karena belum memasukkan biaya logistik, tenaga medis dan komponen-komponen lain yang dibutuhkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran pengadaan vaksin tahap awal sudah masuk pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini. Dana tersebut masuk dalam daftar insentif tambahan pada sektor kesehatan yang memiliki anggaran sebesar Rp 23,3 triliun.
Sri menyebutkan, anggaran tersebut berasal dari dana penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan yang berpotensi tidak terserap dan belum masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Hanya saja, Sri mengakui, pemerintah masih belum menentukan kebutuhan dana pengadaan vaksin secara lebih detail. Sebab, ia belum mengetahui rincian biaya produksinya dan proses teknis yang harus dilalui. "Angkanya belum tahu. Kita cadangkan berdasarkan estimasi saja," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
