REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai wajar kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sulit merebut hati masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Menurutnya, Sumbar merupakan wilayah agamis dan kuat dalam konteks pengamalan ajaran Islam.
"PDIP itu dikesankan atau terkesan partai nasionalis yang tak terlalu "ramah" dengan Islam," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Kamis (3/9).
Dia melanjutkan, ada beberapa kader partai berlogo kepala banteng moncong putih itu yang mengecam tokoh-tokoh Islam, seperti Dewi Tanjung dan lain-lain. Dia mengatakan, wajar bila kondisi itu membuat masyarakat dan tokoh Sumbar tidak menaruh simpati pada PDIP.
Dia mengatakan, secara historis memang benar banyak tokoh Sumbar yang dekat dengan Presiden pertama RI. Soekarno. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat Sumbar yang kritis dan agamis sulit menerima PDIP.
Menurutnya, PDIP harus menonjolkan wajah Islam guna mendapatkan simpati masyarakat Sumbar. Dia mengatakan, keberadaan sayap partai seperti Baitul Muslimin bisa menjadi bagian dari strategi untuk mendekati kalangan Islam di daerah tersebut.
Dia mengatakan, PDIP juga harus secara khusus membuktikan diri bahwa mereka ramah terhadap Islam dan tokoh-tokoh Islam. Menurutnya, masyarakat Sumbar tidak memiliki sentimen tertentu kepada PDIP.
"Namun masyarakat Sumbar cerdas dan kritis atas realitas yang ada di PDIP," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku sulit untuk mendapatkan simpati rakyat Sumbar. Dia mengatakan, hal itu berdampak pada susahnya mencari calon kepala daerah di kawasan tersebut.
Padahal beberapa wilayah di daerah tersebut sudah meminta atau bahkan memiliki perwakilan DPD dan DPC PDIP. Belum lagi jika menilik sejarah, lanjut Megawati, Wakil Presiden pertama RI Bung Hatta juga berasal dari Sumbar.
"Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut menurut saya masih akan agak sulit," katanya.
Menurutnya, kesulitan tersebut menjadi tugas seluruh kader untuk mencari tahu alasan sulitnya PDIP masuk dan menemukan kepala daerah di wilayah tersebut. Dia mengatakan, kader partai harus mencari tahu penyebab adanya daerah-daerah yang belum bisa atau belum mau menerima PDIP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
