REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Departemen Luar Negeri telah berkirim surat ke dewan pengurus seluruh universitas di AS. Pemerintah AS memperingatkan mereka mengenai ancaman dari Partai Komunis China.
“Ancaman itu datang melalui berbagai aktivitas mencurigakan seperti mendanai penelitian, mencuri hak kekayaan intelektual, mengintimidasi mahasiswa asing, dan merekrut tenaga ahli lewat cara-cara terselubung,” terang Pompeo, Rabu.
Ia mengatakan universitas di AS dapat membantu pemerintah dengan membuat laporan yang transparan mengenai sumber dana penelitian, salah satunya dengan menyebut nama-nama perusahaan China yang terlibat dalam kegiatan kampus.
Pompeo juga meminta kampus segera memutus hubungan kerja sama dengan perusahaan pemberi dana yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Sementara itu Pemerintah Amerika Serikat, Rabu (2/9), mewajibkan sejumlah diplomat senior China untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri AS sebelum mengunjungi kampus dan menggelar acara kebudayaan di luar agenda kedutaan yang dihadiri lebih dari 50 orang.
Washington memperketat pengawasan terhadap Diplomat China setelah Beijing membatasi kegiatan diplomat AS di China. Kebijakan baru itu merupakan salah satu upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengantisipasi operasi intelijen dan spionase yang diduga dilakukan oleh China.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya akan memastikan seluruh akun media sosial kedutaan dan kantor konsulat jenderal China di AS akan “diidentifikasi dengan cermat”. “Kami hanya melakukan aksi timbal balik (terhadap China),” kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat jumpa pers.
“Akses untuk diplomat kami di China merupakan cerminan dari akses untuk diplomat China di AS, dan langkah hari ini akan mengarah ke tujuan itu,” kata Pompeo.
Kebijakan itu merupakan upaya terbaru pemerintah yang bertujuan membatasi aktivitas China di AS jelang pemilihan presiden pada November 2020. Presiden Trump memanfaatkan sikap kerasnya terhadap China sebagai salah satu strategi penting untuk pendekatan politik luar negerinya.
Kedutaan Besar China di Washington menyebut langkah itu sebagai aksi pembatasan yang tidak dapat dibenarkan dan penghalang bagi diplomat serta staf kekonsuleran China. Kebijakan itu, menurut Kedubes China, justru bertentangan dengan nilai-nilai keterbukaan dan kebebasan yang dianut oleh AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
