REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat akan mencabut embargo atau sanksi senjata Siprus yang telah berlaku selama 33 tahun. Menurut Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Selasa (1/9), AS juga akan memperdalam hubungan dengan negara tersebut.
Rencana AS itu pun memicu reaksi keras dari Turki. Wilayah Siprus terpecah pada 1974 setelah agresi Turki yang dipicu oleh kudeta. Turki hanya mengakui Republik Siprus Utara, yang memisahkan diri. Namun, negara itu tidak diakui oleh negara lain.
Beberapa perundingan damai sempat berlangsung, tetapi tidak berhasil. Pemerintah AS menjatuhkan embargo senjata ke Siprus pada 1987 untuk mendorong penyatuan wilayah dan menghindari ancaman adu kekuatan senjata di negara pulau tersebut.
“Siprus merupakan mitra penting di wilayah Mediterania Timur,” kata Pompeo di media sosial Twitter. “Kami akan mencabut pembatasan penjualan alat pertahanan dan jasa terkait untuk Republik Siprus pada tahun fiskal mendatang,” terang Pompeo.
Langkah AS itu diumumkan Pompeo di tengah memuncaknya ketegangan di Mediterania Timur antara Turki, sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Yunani.
Turki dan Yunani memperebutkan hak kepemilikan perairan di wilayah Mediterania Timur yang diduga menyimpan banyak sumber hidrokarbon. Keduanya punya pendapat berbeda mengenai jarak antara landas kontinen ke perairan sengketa tersebut.
Presiden Siprus Nicos Anastasiades setelah berbicara lewat telepon dengan Pompeo mengatakan pihaknya menyambut baik rencana AS itu.
Namun, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, langkah itu mengabaikan kesetaraan dan keseimbangan di Siprus. Turki meminta AS meninjau kembali rencana pencabutan embargo senjata untuk Siprus.
“Jika tidak, Turki sebagai negara penjamin, akan menggunakan tanggung jawab hukum dan historisnya memastikan keamanan rakyat Siprus,” kata pihak kementerian lewat pernyataan tertulis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
