REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR menyoroti soal kesejahteraan prajurit dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertahahan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (2/9). Anggota Komisi I DPR Sukamta mengaku, dirinya masih menemui di lapangan bahwa masih adanya standar harga barang dan jasa lama yang masih dipakai sampai saat ini.
"Sampai awal tahun kemarin itu standar harga barang dan jasa yang dipakai untuk kompensasi kepada terkait kesejahteraan prajurit, uang lauk pauk lah, uang pesangon ketika meninggalkan tugas, itu masih standar barang dan jasa sebelum reformasi. Saya kira mungkin sejak zaman pak Menhan masih jadi danjen Kopassus standar harga barang dan jasanya masih dipakai di Kopassus hari ini," kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Dirinya menyebut, perseteruan antara Polri dan TNI yang kerap terjadi sering dilatarbelakangi oleh kecemburuan terkait kesejahteraan. Dia berharap, kesejahteraan prajurit TNI bisa sejajar dengan kesejahteraan Polri.
"Bukan kita ingin mengurangi yang polisi, yang sudah sejahtera ini. Kita dorong terus tapi kita berharap yang TNI mohon bisa diakselerasi supaya bisa mengejar. Sebab, kalau ini akar masalahnya, kita mau ancam dengan ancaman yang keras, mau kita disiplinkan bagaimana pun juga, ini sepanjang masih perasaan cemburu itu, tidak diselesaikan ini akan terus mudah dipicu," ujar politikus PKS tersebut.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas. Yan menilai, perlu dibedakan antara prajurit TNI yang bertugas di Papua dengan yang bertugas di daerah lain dari sisi kesejahteraan. Tingkat kemahalan yang berbeda perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Pertahanan.
"Karena tingkat kemahalan harga di papua itu satu hari kita makan saja, satu orang 100 ribu itu nggak cukup itu. Jadi ini harus jadi catatan supaya prajurit-prajurit kita yang tugas di Papua tidak terus menerus ditelantarkan seperti itu," ungkapnya.
Dirinya berharap, Kemenhan bisa memberian kepastian terkait hal tersebut. ia juga berharap agar persoalan kesejahteraan prajurit menjadi prioritas utama tiga matra di TNI.
"Kami berharap untuk soal kesejahteraan prajurit ini menjadi skala priorotas dari tiga matra untuk dibahas dengan Kemenhan supaya dicari solusi ke depannya perlu kita dorong ada penyetaraan antara TNI dan Polri sehingga jangan sampai yang satu tinggi, yang satu rendah, ini nggak boleh juga pak. Ini yang kami harapkan menjadi prioritas ke depan dari Mabes TNI.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, bahwa Menteri Pertahanan juga tengah mencari cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dirinya mengaku, juga prihatin dengan kesejahteraan para prajurit TNI.
"Soal kesejahteraan prajruit itu terus terang di Kemenhan juga menjadi satu keprihatinan. Kita sudah mencari cara karena ini memang ada ketentuannya," ucapnya.
"Kalau prajurit ditugaskan di Papua, misalnya itu dari Kementerian Keuangan memang sudah ada standar-standarnya. Kita mau melebihkan tidak mungkin anggaranya kan tidak ada anggaran lebihnya, itu salah satunya. Itu kita sedang mencari cara bersama bapak Menhan untuk soal kesejahteraan," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
