REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Masih banyaknya daerah rawan yang menjadi pasar rokok ilegal di wilayah Riau, menyebabkan tingginya pelanggaran pada komoditas cukai. Oleh karena itu, Bea Cukai perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya aparat hukum untuk dapat menumpaskan pasar rokok ilegal serta meningkatkan pengawasan terutama di daerah pesisir dan perairan Riau.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Riau, Ronny Rosyandi, Kamis (27/08), saat menerima kunjungan Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayjen TNI Irwansyah MA MSc, di kantornya. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalin sinergi antara Kodam I/BB dengan Kanwil Bea Cukai Riau.
Dalam pertemuan tersebut, Ronny mendelegasikan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Riau, Agung Saptono untuk mengangkat topik pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, operasi gempur rokok ilegal, serta daerah rawan rokok ilegal di wilayah Riau. Tak hanya membahas penindakan cukai, kedua pihak juga sepakat meningkatkan kerja sama untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang lainnya.
“Sinergi tersebut di antaranya ialah penindakan gabungan terhadap penyelundupan di bidang kepabeanan dan sharing informasi untuk pencegahan penyelundupan barang kena cukai. Selain itu, kami juga akan bekerja sama untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan memasang spanduk dan banner informasi kepabeanan dan cukai di 166 kecamatan di wilayah Riau,” ujarnya.
Ronny berharap dengan adanya kunjungan Kodam Bukit Barisan ini dapat meningkatkan silaturahmi serta sinergi Bea Cukai Riau dengan Kodam Bukit Barisan dalam meningkatkan perekonomian dan keamanan di wilayah pengawasan Bea Cukai Riau. Dengan adanya jalinan sinergi ini diharapkan kedua instansi dapat melakukan pengawasan yang lebih luas.
"Dalam keadaan pandemi Covid-19 sekalipun, Bea Cukai berusaha agar tidak pernah lengah untuk menjalankan peran dan fungsinya. Terutama dalam mengawasi peredaran berbagai komoditas yang berpotensi memicu terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai,” tegasnya.
