REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Pemerintah Venezuela mengatakan mereka telah mengampuni 100 orang lebih termasuk puluhan oposisi yang dipenjara. Para mantan tahanan politik itu sudah mendapatkan suaka di kedutaan besar di Caracas atau pergi ke luar negeri.
Langkah ini diumumkan menjelang pemilihan anggota Kongres pada 6 Desember mendatang. Ketua oposisi yang didukung Amerika Serikat (AS) Juan Guaidó mengatakan memboikot pemilihan tersebut karena pemungutan suara tidak berjalan adil.
Ada sejumlah oposisi yang tidak masuk daftar tahanan yang pemerintah Venezuela ampuni. Seperti Leopoldo López, yang masih berada di rumah kedutaan besar negara lain di Caracas dan Julio Borge, anggota parlemen partai oposisi yang tinggal di Kolombia.
Tidak lama setelah pemerintah Venezuela menyampaikan pengumuman ini, keluarga dan kerabat mereka yang diampuni berkumpul di depan penjara di Caracas. Kelompok advokasi hak asasi narapidana, Foro Penal, mengatakan sekitar 50 orang yang diampuni ditangkap berdasarkan motivasi politik. Hampir dua lusin di antaranya adalah anggota parlemen National Assembly.
Menteri Informasi Venezuela Jorge Rodriguez mengumumkan daftar 110 orang yang diampuni walaupun alasan mereka mendapat amnesti masih belum diketahui. "Niat pemerintah memperdalam proses rekonsiliasi untuk persatuan nasional sehingga isu-isu politik dapat diselesaikan dengan damai dan melalui elektoral," kata Rodríguez, Selasa (1/9).
Pemerintah Maduro membingkai dekret presiden ini sebagai gestur politik presiden meningkatkan partisipasi pemilihan umum. Belum diketahui apakah para aktor politik yang dipenjara dapat melenggang dengan bebas dan mereka yang mencari suaka di kedutaan besar dapat keluar tanpa harus khawatir mengenai pembalasan pemerintah.
Peneliti dari lembaga non-profit Washington Office on Latin America, Geoff Ramsey, mengatakan jelas langkah ini sebagai produk dari negosasi antara pemerintah Maduro dengan oposisi sayap moderat. Guaidó tidak masuk kelompok tersebut dan tidak terlibat dalam negosiasi itu.
Ramsey mengatakan fakta oposisi Venezuela terbuka melakukan negosiasi tanpa melibatkan AS dan Guido menunjukkan mereka semakin frustrasi dengan kebuntuan politik di negara Amerika Latin tersebut. "Mereka lebih tertarik mengejar kesepakatan tambahan dibandingkan bersikeras Maduro harus pergi sebelum segala hal yang berarti dinegosiasikan,"kata Ramsey.
"Pertanyaan besarnya apakah hal ini lebih dari sekadar melepaskan tahanan politik seperti pemilihan umum yang bebas dan adil," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
