REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengoptimalkan teknologi digital. Tujuannya agar dapat menjalankan usaha dari rumah, sekaligus terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan inovasi produk.
"Pasalnya, UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi," ujar Teten dalam diskusi daring Karya Kreatif Bangsa (KKI) dan Kick-Off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di Jakarta, Ahad (30/8).
Berdasarkan data McKinsey pada Juni 2020, kata dia, penjualan di e-commerce tercatat naik sebesar 26 persen sejak pandemi, transaksinya pun mencapai 3,1 juta per hari.
Meski begitu, ujarnya, pada awal 2020 pemerintah mendata baru 8 juta UMKM hadir dalam platform digital atau 13 persen dari total populasi UMKM. Maka Menkop menekankan perlunya peningkatan kerjasama antara Kementerian dan Lembaga (K/L). Baik pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace, dan seluruh pihak lain yang terlibat, demo menyiapkan the Future SMEs agar UMKM dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global.
"Sebab pandemi Covid-19 berdampak signifikan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Baik dari sisi supply maupun demand," kata Teten.
Tantangan lain, tuturnya, juga tidak cukup hanya hadir dalam platform digital, karena isu sustainability dari UMKM di platform digital patut pula mendapat perhatian. "UMKM tidak hanya harus bertahan, namun harus mampu kompetitif, baik di pasar lokal maupun global," ujarnya.
Teten menjelaskan, pemerintah melakukan intervensi di sisi hulu atau supply dan hilir atau demand. Ini bertujuan menjawab masalah di sisi supply, salah satunya masalah pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, sehingga pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus sektor UMKM.
Per 27 Agustus 2020, progres sementara mencapai 45,76 persen atau telah disalurkan sebanyak Rp 56.503,22 miliar ke pelaksanaan program PEN sektor KUMKM. Selain itu, untuk usaha mikro yang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja, yaitu Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro berupa hibah Rp 2,4 juta bagi 12 juta pelaku usaha mikro.
Kemudian terkait tantangan di sisi hilir atau demand, lanjut Teten, pihaknya sudah melakukan usaha membantu upaya pemasaran produk koperasi dan UKM dengan menyertakan UMKM dalam platform belanja pemerintah serta platform belanja BUMN. Tahun ini, setidaknya ada potensi senilai Rp 321 triliun belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diarahkan Presiden Jokowi supaya dapat dioptimalkan UMKM.
Kemenkop juga telah bekerja sama dengan LKPP menghadirkan Laman UMKM dan BeLa Pengadaan program itu. Sekaligus melakukan pendampingan dan pelatihan bagi UMKM supaya dapat hadir dalam platform ini.
"Bersama Kementerian BUMN, kami juga sudah bekerja sama memastikan belanja barang dan jasa di bawah nilai Rp 14 miliar agar UMKM dapat ikut serta melalui Pasar Digital UMKM. Ini memiliki potensi setidaknya Rp 35 triliun dan 27 kategori produk," jelas dia.
Saat ini, 9 BUMN telah siap dan secara bertahap ke BUMN lainnya guna menyerap produk UMKM. Contoh kategori yakni Alat Tulis Kantor, Catering & Snack, Souvenir & Merchandise, Pengadaan & Sewa Furniture, Jasa Event Organizer, dan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
