REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris menegaskan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual lain seperti paten sederhana, sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Ia mengatakan kekayaan intelektual dapat memberikan peningkatan ekonomi yang nyata pada masyarakat.
Freddy mencontohkan, paten berdasarkan indikasi geografis menyangkut wilayah sehingga tidak semua daerah bisa memproduksi. "Seperti di Sumbawa, susu kuda liar kalau tidak diregistrasikan di indikasi geografis, ya, sudah semuanya bisa (memproduksi)," kata Freddy dalam keterangannya, yang diterima Ahad (30/8).
"Jadi kalau susu kuda liar Sumbawa harus dari sini, bayangkan produksinya jika semua orang yang ingin minum susu ini harus ke sini," tuturnya.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Universitas Teknologi Sumbawa tentang pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Penandatanganan untuk mewujudkan pemajuan kekayaan intelektuanyang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual.
Selain itu, DJKI juga menyerahkan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Tari Gendang Beleg Kepada gubernur NTB yang diwakili oleh kepala Biro Kerja Sama Pemerintah Provinsi NTB dan menyerahkan Surat Pencatatan KIK Tari Nguri kepada bupati Sumbawa yang juga diwakili sekretaris daerah Sumbawa.
Dengan Surat Pencatatan KIK ini, DJKI memberikan pelindungan terhadap keanekaragaman budaya dan hayati Indonesia melalui inventarisasi KIK. Hal ini akan memperkuat kepemilikan KIK dan mencegah pembajakan oleh pihak asing terhadap KIK Indonesia.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Hasan Basri, mengatakan Pemkab Sumbawa menyambut baik kerjasama ini. Dia berharap dengan terlindunginya kekayaan intelektual masyarakat Sumbawa, masyarakat akan lebih getol untuk menggali dan memanfaatkan kekayaan intelektual secara lebih masif.
"Mudah mudahan melalui kerjasama ini dapat mempermudah UKM yang ada di Kabupaten Sumbawa untuk memperoleh HKI untuk produk produknya. Insyaallah kami pemerintah kabupaten akan mendorong serta memfasilitasi para pelaku UKM khususnya sektor ekonomi kreatif untuk mendaftarkan HKI," ujar Hasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
