REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Demokradi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah adanya tarik ulur terkait penetapan calon kepala daerah di Surabaya. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu hingga saat ini memang belum mengumumkan penerus Tri Rismaharini di kota tersebut.
"Ada media tertentu yang menggambarkan kami ada drama tarik-menarik. Saya tidak tahu informasinya dari mana. Karena tidak ada wawancara," ujarnya usai mengadakan rapat konsolidasi dengan DPD PDIP Jawa Timur, Ahad (20/8).
Menurutnya, sekarang ini yang ada adalah upaya menarik dengan sekuat-kuatnya untuk kesejahteraan rakyat. “Tidak ada tarik tambang politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Semua taat sepenuhnya kepada keputusan Ketua Umum Partai, Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.
Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Joko Widodo itu menegaskan semua kader partai tunduk sepenuhnya pada keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dia menambahkan, PDIP tidak ingin menempatkan sembarang calon di Pilkada.
Dia melanjutkan, PDIP seorang calon harus memiliki ideologi Pancasilais, kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat dan bertanggung jawab bagi masa depan. Dia mengatakan, PDIP juga berniat menjaga dan melindungi Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dengan memenangkan pilkada serentak pada Desember 2020.
Karena itu, Hasto mengatakan, kepemimpinan ke depan Kota Surabaya harus berkesinambungan visi dan misi sebagaimana sudah ditanamkan Bambang DH, dan Tri Rismaharini. Terutama kesinambungan harapan bagi wong cilik agar Surabaya tetap dipimpin oleh mereka yang memiliki jiwa kerakyatan.
Hasto mengaku, alasan itu pula lah yang mabuat Megawati mengutusnya ke Surabaya untuk melakukan konsolidasi. “Selama hampir 10 tahun Ibu Risma memimpin, Surabaya menjadi icon begitu banyak identitas keberhasilan seperti smart city, the green city, the cultural city, dan begitu banyak identitas lainnya." kata dia.
"Karena itulah Surabaya akan dijaga dan dilindungi oleh anggota dan kader partai yang menyatu dengan rakyat untuk memenangkan Pilkada,” ujar Hasto.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan tidak rela jika Surabaya jatuh ke tangan yang salah. "Jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, dan dibelakangnya berdiri mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital,” kata Hasto.
Hasto mengungkapkan, secara keseluruhan, PDIP menargetkan paling sedikit kemenangan 13 kabupaten/kota dalam Pilkada di Jawa Timur. "Jawa Timur ditargetkan kemenangan setidaknya 13 kabupaten/kota. Ini positif dan dengan gotong royong kita capai target tersebut dengan penuh keyakinan," katanya.
Rapat konsolidasi tersebut dihadiri oleh Wakil Sekretaris Jendral Arif Wibowo serta Ketua DPP Djarot Syaiful Hidayat dan Ketua DPP Tri Rismaharini. Usai rapat konsolidasi tersebut, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan perlu modal sosial dibandingkan modal kapital untuk menang di Kota Surabaya.
Salah satu calon kepala daerah yang bakal bersaing di Pilkada Surabaya adalah Machfud Arifin. Mantan kapolda Jawa Timur itu telah mendapatkan dukungan dari Golkar PKB, PPP, PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat.
Belum diketahui apakah PDIP akan masuk dalam koalisi dan ikut mendukung Machfud Arifin. Sebelumnya, Hasto mengatakan PDIP memiliki pengalaman dikepung berbagai kekuatan politik dalam Pilkada Surabaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
