REPUBLIKA.CO.ID, Sangat sedikit buku yang membahas eksploitasi Islam oleh organisasi politik untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan. Akibatnya mereka yang menganggap ideologi dan cara hidup ini jarang dimintai pertanggungjawaban.
Namun, buku Mohamed Said Al-Ashmawi berjudul Politik Islam meneliti fenomena Politik Islam dan mengungkap motif sebenarnya dari organisasi semacam itu. Ini membedakan antara kelompok-kelompok ini dan esensi Islam yang sebenarnya berdasarkan tauhid dan nilai sentral rahmat.
Al-Ashmawi, hakim senior Mesir yang meninggal pada 2013 itu, meneliti dengan cermat ideologi dan tindakan kelompok ekstremis. Dia menulis 23 buku tentang berbagai mata pelajaran, namun Politik Islam dianggap sebagai karyanya yang paling penting.
Sementara dia membahas subyek ekstremisme Islam dalam karya-karya lain, buku ini merangkum semua renungannya ke dalam satu ringkasan. Paragraf pengantar buku ini sangat kuat:
"Tuhan ingin Islam menjadi agama, tetapi orang ingin Islam menjadi politik. Agama itu universal, manusiawi dan komprehensif. Politik terbatas, kesukuan, lokal dan sementara. Membatasi agama pada politik berarti membatasinya pada ruang lingkup yang sempit, wilayah tertentu, komunitas tertentu, dan waktu tertentu."
Paragraf ini menutup agenda kelompok-kelompok yang bertujuan mengubah Islam dari doktrin agama menjadi doktrin politik atau ideologis. Mereka ingin mengubah wahyu Alquran ke dunia, menjadi proyek sempit seperti negara atau kerajaan yang disebut Politik Islam sebagai kekhalifahan.
Akibatnya, agama dihadapkan pada istilah dan aturan politik, yang seringkali manipulatif dan menipu, relatif, bervariasi, mudah berubah, dan sementara.
Menurut Al-Ashmawi dalam laman European Eye on Radicalization, reduksi Islam ke politik dan syariah menjadi keberpihakan telah menghasilkan konsekuensi yang serius.
Pertama, sejarah Islam diganggu konflik suku dan sektarian antara kelompok agama dan ras yang berbeda. Konflik ini mengambil karakter religius seputar syariah, mengganggu pemahaman agama dan tindakan politik.
Kedua, menghubungkan kekuatan politik dengan surga telah memberi khalifah Muslim citra sebagai agen Tuhan yang sempurna, yang telah menyebabkan tirani dan korupsi dalam pemerintahan.
Ketiga, ketika agama dikaitkan dengan kekuatan politik, maka berdampak negatif pada yurisprudensi Islam. Demi keuntungan diri sendiri, beberapa ahli hukum dengan senang hati menerapkan keputusan sesuai dengan keinginan para pemimpin yang ingin melihat perlindungan dan perluasan pemerintahan mereka. Keputusan yang salah ini kemudian diturunkan ke generasi selanjutnya. Para ekstremis kemudian mengeluarkan kontra yurisprudensi, dengan dalih bahwa peraturan sebelumnya disahkan oleh para pemimpin yang korup.
Keempat, beberapa ahli hukum yang kecewa telah sepenuhnya berpaling dari otoritas, dengan fokus pada topik-topik sepele seperti menstruasi, pascapersalinan, pembatalan wudhu, rajam, dan lain-lain. Akibatnya, yurisprudensi Islam tidak pernah mengembangkan teori politik Islam yang menetapkan parameter urusan negara dakwah dan menetapkan kerangka umum untuk mengatur hubungan antara kekuasaan dan rakyat.
Kelima, ketidakadilan dalam politik dibenarkan agama dan syariah dan didukung fatwa. Ini telah menghalangi umat Islam dari partisipasi politik dan melemahkan solidaritas mereka dengan orang lain.
Keenam, keberadaan kelompok politik yang menggunakan Islam sebagai ideologi telah melemahkan komponen spiritual dan moral Islam meskipun Alquran lebih mementingkan hal tersebut daripada urusan pemerintahan dan administrasi. Faktanya, Alquran tidak pernah menetapkan aturan khusus untuk pemerintahan dan administrasi. Alquran menyerahkan masalah-masalah itu kepada setiap individu.
Telah tiba waktunya untuk membedakan antara fundamentalisme politik radikal dan fundamentalisme intelektual spiritual dalam Islam. Kelompok ekstremis mengeksploitasi dua masalah ini yang mereka butuhkan untuk mempromosikan proyek mereka.
Yang pertama adalah kebutuhan masyarakat akan pemerintahan atau administrasi. Dalam kapasitas ini, mereka memberi kesempatan kepada pengikutnya untuk berdebat dan mendefinisikan seperti apa 'pemerintahan Islam' itu. Kemudian, mereka mempersempit definisinya dan mengatur kondisi mereka sendiri dan menampilkannya kepada publik seolah-olah ini adalah pemerintahan yang disetujui oleh Islam yang diridhai Tuhan.
Yang kedua adalah pencarian Muslim untuk renaisans atau pemulihan kekuatan yang mereka nikmati di masa lalu yang dapat dimengerti, dibutuhkan dan benar. Kelompok-kelompok politik ekstremis mempermainkan kecenderungan psikologis Muslim ini, mengklaim bahwa kebangkitan yang diinginkan ini hanya dapat dipulihkan dan dipertahankan dengan mengikuti gerakan politik Islam dan mengikuti jejak mereka.
Ketujuh, beberapa faksi dari gerakan politik Islam menyerukan kepada orang-orang untuk meninggalkan kesetiaan mereka kepada negara mereka. Mereka mengatakan bahwa kesetiaan itu adalah sejenis ketidaktahuan. Sebab kesetiaan yang tepat harus ditujukan kepada komunitas Muslim yang lebih luas.
Ini sama dengan seruan nihilisme anarkis karena menghancurkan kesetiaan rakyat pada negaranya. Lebih jauh, itu menabur perpecahan di antara orang-orang dan mendorong mereka untuk tidak mematuhi pemerintah, mengabaikan hukum, tidak membayar pajak, tidak bertugas di militer dan tidak berpartisipasi dalam kehidupan politik.
Kedelapan, masalah dengan gagasan 'komunitas Muslim' ini adalah konsep abstrak yang tidak dapat didefinisikan secara konkret seperti yang dapat dilakukan oleh nasionalisme. Oleh karena itu, mengadvokasi kesetiaan kepada entitas abstrak semacam itu sembrono dan menciptakan keresahan politik dan sosial.
Sumber: https://eeradicalization.com/how-to-define-political-islam/
Ikuti Whatsapp Channel Republika
