Sunday, 14 Rabiul Akhir 1442 / 29 November 2020

Sunday, 14 Rabiul Akhir 1442 / 29 November 2020

Indonesia Loloskan Resolusi Perempuan dalam Misi Perdamaian

Ahad 30 Aug 2020 15:17 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Christiyaningsih

Letnan Kolonel (Sus.) Revilla Oulina Piliang, M.Pd, M.Si, Komandan pasukan perempuan pertama dari PBB. Revilla adalah perempuan asal Sumbar yang bertugas di Sudan untuk misi perdamaian PBB|

Letnan Kolonel (Sus.) Revilla Oulina Piliang, M.Pd, M.Si, Komandan pasukan perempuan pertama dari PBB. Revilla adalah perempuan asal Sumbar yang bertugas di Sudan untuk misi perdamaian PBB|

Foto: istimewa
Indonesia mengirim lebih dari 570 personel perempuan ke berbagai misi perdamaian

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Di bawah Presidensi Indonesia, pada Jumat (28/8) Dewan Keamanan PBB berhasil mengesahkan secara konsensus Resolusi 2538 (2020). Resolusi yang disahkan mengenai personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

"Resolusi 2538 (2020) ini merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB yang sekaligus merupakan wujud sumbangsih Indonesia dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian, khususnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Sabtu.

Menurut Retno, ini merupakan suatu terobosan penting sebab untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang secara khusus mengangkat peran personel perempuan penjaga perdamaian dunia. Resolusi ini juga tergolong langka karena disponsori bersama oleh seluruh anggota DK PBB.

Resolusi yang digagas Indonesia ini disponsori oleh 97 negara PBB, termasuk seluruh anggota DK PBB. Dukungan yang luar biasa dari negara-negara PBB tidak lepas dari konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan diplomasi perdamaian dan pemberdayaan peran perempuan dalam perdamaian sejak awal keanggotaannya di DK PBB tahun 2019.

Hal ini sekaligus merupakan bukti peran aktif Indonesia sebagai bridge builder. Retno menyebut Indonesia tidak hanya berhasil menjembatani perbedaan posisi, tetapi juga mempersatukan anggota DK PBB.

Beberapa elemen utama yang termuat dalam resolusi antara lain perlunya peningkatan jumlah personel perempuan dalam misi PBB serta kerja sama pelatihan dan pengembangan kapasitas. Resolusi juga menyebut tentang pembentukan jejaring dan database personel perempuan, peningkatan keselamatan dan keamanan, penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi personel perempuan, serta kerja sama PBB dengan organisasi kawasan.

"Dukungan atas inisiatif Indonesia ini tidak terlepas dari diplomasi, kredibilitas, dan rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian PBB termasuk kiprah personel perempuan Indonesia di berbagai misi PBB," tegas Retno.

Pasukan perdamaian perempuan Indonesia selama ini diakui perannya dalam mendekatkan diri dengan masyarakat setempat di wilayah konflik, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak. Saat ini, personel perempuan penjaga perdamaian PBB berjumlah 5.327 atau 6.4 persen dari total 82.245 personel.

Indonesia adalah salah satu kontributor personel perempuan terbesar dengan 158 personel yang bertugas di tujuh misi PBB yaitu Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Darfur, Mali, dan Sahara Barat. Sejak 1999, Indonesia telah mengirim lebih dari 570 personel perempuan ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Pertemuan DK PBB di bawah kepemimpinan Indonesia pada 28 Agustus juga mengesahkan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perpanjangan mandat pasukan perdamaian di Lebanon (UNIFIL) dan resolusi mengenai misi PBB di Somalia (UNSOM).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA