REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masalah pengungsi asing di Indonesia dan perdagangan orang tetap menjadi perhatian serius dan perlu penanganan lintas sektor. Demikian ditegaskan Asisten Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman, Brigjen Pol. Unggul Sedyantoro, di Jakarta, Jumat (28/8).
Berdasarkan data Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) saat Ini di Indonesia terdapat 13.600 lebih pengungsi. Dari jumlah itu, 72 persennya berasal dari tiga negara, yaitu Afghanistan (56 persen), Somalia (10 persen), dan Irak (6 persen).
"eberadaan pengungsi di rumah-rumah detensi Imigrasi menimbulkan berbagai persoalan. Dibutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk menanganinya, karena persoalan yang ditimbulkan nyata dan tidak dapat dibiarkan berlarut-larut," kata Unggul, dalam rilisnya, Jumat (28/8).
Gelombang kedatangan pengungsi ke Indonesia dari berbagai wilayah konflik terus berlanjut hingga kini. Di antaranya pengungsi Rohingya yang datang menggunakan kapal laut.
Ribuan orang Rohingya menyeberang ke Bangladesh menghindari konflik berdarah di tempat mereka menetap di Negara Bagian Rakhine Myanmar. Banyak dari mereka meninggalkan tempat-tempat penampungan pengungsi di Bangladesh menggunakan kapal laut ke Indonesia dan Malaysia.
Dia tambahkan, selain masalah pengungsi, persoalan perdagangan orang juga merupakan masalah serius untuk ditangani. Ia mencontohkan masalah pekerja Indonesia yang diperas tenaganya hingga jatuh sakit dan meninggal dunia di kapal penangkap ikan asing.
Unggul pada Rabu lalu (26/8) menjabat Asisten Deputi V Koordinator Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam. Ia mendapat tugas mengkoordinasaikan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa. Sebelumnya ia dipercaya sebagai Sekretaris Deputi V Kemenko Polhukam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
