REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI tengah menyelesaikan pemangkasan eselon III dan IV di kalangan aparatur sipil negara (ASN). "Per bulan ini sudah mencapai 68 persen. Presiden minta kalau bisa cepat. Akhir tahun ini selesai," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo usai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman Surakarta, Jumat (28/8).
Dengan selesainya pemangkasan eselon pada tahun ini, kata Tjahjo, pemerintah bisa memikirkan yang lain, termasuk perekrutan CPNS pada tahun depan. "Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah penghematan anggaran oleh Pemerintah," katanya.
Mengenai penghematan anggaran, menurut Tjahjo, banyak upaya yang tengah dilakukan oleh Pemerintah. Selain pemangkasan eselon, upaya lainnya melakukan pemangkasan lembaga yang tidak perlu.
"Pengelolaan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Madura, misalnya. Di situ Pemerintah Provinsi Jawa Timur ada lembaganya, Surabaya ada lembaganya, Sumenep ada lembaganya, itu semua dibiayai APBD. Belum lagi ada Badan Otoritas Jembatan Suramadu," katanya.
Ia mengatakan langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi. Selain memangkas eselon dan lembaga yang tidak perlu, [emerintah juga berupaya memudahkan masyarakat ketika mengurus segala sesuatu.
"Perpanjangan SIM dan akta kelahiran, misalnya. Mudah-mudahan reformasi birokrasi ini bisa selesai dalam waktu 5 tahun karena kemudahan izin daerah bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Tjahjo.
Sementara itu, keberadaan MPP Jenderal Sudirman Surakarta merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan kebijakan reformasi birokrasi. Ia mengatakan lahirnya MPP memaksa birokrasi untuk berlari dari zona nyaman, terutama pada saat krisis, seperti masa pandemi Covid-19.
Pada saat ini, lanjut dia, eksistensi peran birokrasi sebagai pilar pembangunan sedang diuji, terutama dari aspek tata kelola internal dan pelayanan publik. "Birokrasi dipaksa untuk berlari dari zona nyaman untuk menghadapi tata kehidupan normal baru dan kita semua sebagai bagian dari birokrasi harus berubah," katanya.
Ia mengatakan konsep MPP adalah mengintegrasikan semua pelayanan publik yang diperlukan masyarakat di satu tempat. "Instansi pusat, daerah, BUMN, bahkan swasta bisa bergabung dalam MPP," katanya.
Berdasarkan data MPP Kota Surakarta memiliki 377 jenis pelayanan yang berasal dari 21 instansi, yakni OPD Kota Surakarta, instansi vertikal, BUMN, dan swasta. "MPP di Solo harus konsisten melayani masyarakat dengan senantiasa memelihara sarana dan prasarana sebagai salah satu pendukung utama bisa terselenggaranya pelayanan publik yang cepat dan tepat," kata Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
