Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

KPAI: Persiapan Buka Sekolah Belum Disertai Panduan Jelas

Kamis 27 Aug 2020 18:56 WIB

Red: Endro Yuwanto

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti

Foto: Republika TV/Muhammad Rizki Triyana
KPAI juga menilai pembuatan protokol kesehatan di sekolah masih minim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, persiapan pembukaan sekolah di sejumlah daerah belum disertai dengan panduan jelas untuk menghadapi pembelajaran tatap muka. KPAI telah melakukan pengawasan ke sekitar 30 sekolah terkait persiapan pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19.

"Ini belum ada," kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam penyampaian hasil pengawasan terhadap persiapan pembukaan sekolah secara virtual di Jakarta, Kamis (27/8).

Selain tidak ada panduan jelas, pembiayaan penyiapan infrastruktur untuk adaptasi kebiasaan baru (AKB), kata Retno, ternyata hanya mengandalkan dana rutin, yaitu dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Padahal, dana BOS sekarang ini digunakan untuk paket kuota guru dan murid. Artinya sulit bagi sekolah untuk menyediakan infrastruktur yang dimaksud," jelasnya.

Kemudian, terkait kemungkinan pendanaan lain dari BOS daerah (BOSDA), Retno mengatakan, tidak semua daerah memiliki BOSDA. Namun, sebagian kecil sekolah ternyata mendapat dukungan dari komite sekolah. Tetapi, tidak semua komite sekolah bersedia atau bisa digerakkan.

Selanjutnya, terkait protokol kesehatan atau standar operasional adaptasi kebiasaan baru, KPAI menilai pembuatan protokol tersebut masih minim dan perlu pendampingan daerah untuk membuatnya.

"Pemerintah pusat dan pemda juga tidak memastikan sekolah yang menggelar tatap muka mengisi daftar periksa di laman Kemdikbud. Itu kami temukan untuk kasus rencana pembukaan sekolah di Kabupaten Toba. KPAI secara acak mencoba melihat daftar periksa yang ada di laman Kemdikbud," kata Retno.

KPAI, kata Retno, mencoba mengecek di laman Kemdikbud apakah 51 sekolah di sana sudah mengisi. Ternyata, KPAI menemukan baru 13 sekolah yang mengisi, sementara 37 sekolah lainnya belum mengisi daftar periksa.

Dari 13 sekolah yang mengisi itu, ternyata satu SMP tidak memiliki toilet. Kemudian, empat sekolah juga tidak memiliki disinfektan dan delapan sekolah di antaranya, bahkan tidak memiliki thermo gun.

"Jadi bayangkan bagaimana melakukan perlindungan ketika di sekolah itu, bahkan tidak punya toilet. Kemudian, dari 13 sekolah yang ada, ternyata thermon gun itu hanya dimiliki oleh 5 sekolah saja dari 13 sekolah. Karena yang baru mengisi hanya 13 sekolah," kata Retno.


sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA