REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) mengakui kecocokan antara data lapangan dengan pencatatan sipil, yang merupakan hasil kolaborasi data antara Kemendagri dengan Kementerian Pertanian RI (Kementan). Kolaborasi apik dalam data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dari Kementan dapat diikuti oleh kementerian dan lembaga negara lainnya.
Hal itu dikemukakan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, yang mengapresiasi perkembangan data penerima benih dan pupuk subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) para petani dalam Simluhtan.
"Kementerian Pertanian sudah bagus sekali, karena 94 persen data penerima bantuanya sudah sinkron dengan data berbasis NIK. Artinya, baik penerima subsidi pupuk maupun subsidi benih sudah berjalan baik," kata Zudan AF di Jakarta, Rabu (26/8).
Menurutnya, data penerima subsidi pupuk pada Simluhtan sudah sinkron dengan data lapangan dan database yang dimiliki pencatatan sipil NIK pada Kemendagri.
"Kami mendapat data dari Kementan terkait jumlah penerima bantuan subsidi dan jumlah petani. Pola seperti ini diharapkan bisa berjalan baik dengan kementerian lain, sehingga ke depan kita bisa seperti Amerika dan Jepang yang memiliki kualitas data sangat bagus. Di sana petugas bisa melihat nomor smartphone anak, orang tua dan keluarganya jika terjadi sesuatu," kata Dirjen Zudan.
Kendati begitu, dia mengakui sistem pencatatan yang ada saat ini belum berjalan maksimal, karena masih memerlukan perbaikan dan inovasi untuk memudahkan semua pencatatan. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pencatatan data penerimaan bantuan pada Simluhtan sudah sesuai data Kemendagri.
Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengapresiasi kinerja Kementan mengelola data penyaluran subsidi, khususnya pupuk subsidi mengacu data NIK dari Ditjen Dukcapil yang dikelola Kementan sebagai data Simluhtan, sehingga penyaluran pupuk subsidi dapat efektif dan akurat.
"Utilisasi NIK merupakan salah satu program yang menjadi fokus pada pencegahan korupsi. Lima program lain adalah e-Katalog dan market place pengadaan barang dan jasa; keuangan desa; penerapan manajemen antisuap; online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha; serta reformasi birokrasi," katanya.
Mentan Syahrul mengatakan utilisasi NIK data Simluhtan terselenggara berkat dukungan Kemendagri. Kegiatan lapangan untuk pengumpulan dan uji data petani anggota Poktan dilakukan oleh penyuluh pertanian dan Admin IT di 34 provinsi didukung dinas terkait pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Kementan mengapresiasi dukungan penyuluh pertanian dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mendukung pengumpulan data Simluhtan," kata Mentan Syahrul.
Data Simluhtan merupakan kristalisasi kerja keras Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) khususnya Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data Simluhtan.
Verval Simluhtan perdana berlangsung di Provinsi DI Yogyakarta pada 20 Agustus - 5 September 2019. Kapusluh Leli Nuryati didampingi Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan Pusluhtan, I Wayan Ediana memimpin kegiatan Verval didukung para penyuluh dan Admin IT dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) seluruh DIY.
Tim Verval diperkuat Kasubbid Informasi dan Materi Septalina Pradini dan Kasubbid Kelembagaan Petani, Yoyon Haryanto bergerak ke Banten, 17 September - 11 Oktober 2019 dilanjutkan ke Bali, 22 September - 31 Oktober 2019.
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi kemudian menetapkan tiga provinsi pelaksana Verval perdana yang melibatkan hampir 2.000 penyuluh dan ratusan Admin IT, sebagai role model Verval untuk berlanjut ke 31 provinsi lainnya.
"Kegiatan Verval Simluhtan sejalan instruksi Mentan Syahrul Yasin Limpo mewujudkan single data pertanian," kata Dedi Nursyamsi.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah menggarisbawahi apresiasi Mentan Syahrul pada dukungan penyuluh pertanian dan Admin IT di BPP pada kesuksesan Verval Simluhtan sejak Agustus 2019.
Menurutnya, Simluhtan sebagai Strategi Nasional KPK (Stranas) didukung data valid, akurat, terkini menjadi penentu kebijakan sektor pertanian ke depan seperti penyaluran pupuk bersubsidi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
