REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Aktivis Muslim Amerika terkemuka, Aisha Al-Adawiya mengundurkan diri dari Forum for Promoting Peace in Middle East Societies (FPPMS) yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu dilakukannya menyusul pernyataan FPPMS mendukung kesepakatan normalisasi UEA dan Israel.
Melalui unggahannya di Facebook, pendiri kelompok hak asasi manusia Women in Islam itu, menyangkal pernyataan FPPMS yang mendukung kesepakatan UEA dan Israel. Ia menuduh organisasi itu telah melanggar kepercayaan dan dukungan kukuh untuk Palestina.
Menurut Al-Adawiya, topik normalisasi tidak pernah diangkat pada rapat dewan baru-baru ini. Dengan demikian, ia menegaskan, tidak ada kesepakatan tentang dukungan apa pun untuk kesepakatan UEA dan Israel.
"Akibat pelanggaran kepercayaan dan konsisten dengan nilai-nilai saya, saya mengumumkan pengunduran diri saya," kata Al-Adawiya dikutip Middle East Monitor, Selasa (25/8).
FPPMS memuji kesepakatan UEA-Israel dan mengklaim kesepakatan itu memperkuat perdamaian dan dialog antarnegara. Setelah dikritik, FPPMS menghapus pernyataan itu dari platformnya.
Wakil presiden FPPMS, Hamza Yusuf membantah mengetahui pernyataan itu. Ia mengatakan tidak terlibat atau mendukung strategi atau perjanjian geopolitik.
"Kesetiaan saya adalah dan selalu bersama orang-orang tertindas di Palestina, baik Muslim, Kristen, atau lainnya," tulis Yusuf di Facebook.
Selain Al-Adawiya dan Yusuf, penasihat pengadilan kerajaan Kuwait dan anggota forum Abdullah Al-Matouq, menjauhkan diri dari pernyataan tersebut. "Saya menghadiri pertemuan tersebut sebagai anggota dewan pengawas forum," kata dia.
Akan tetapi ia menekankan tidak ada inisiatif politik terkait masalah Palestina yang dibahas atau disebutkan dalam agenda. Mantan hakim agung agama Yordania dan anggota forum Sheikh Ahmed Heloyel, juga mengaku tidak tahu apa-apa tentang pernyataan itu. Dia menegaskan kembali dukungannya untuk Palestina dan perjuangan Palestina.
FPPMS didirikan pada 2014 di UEA untuk memperkuat perdamaian dan dialog. Saat ini, FPPMS dikepalai oleh mantan politikus Mauritania, profesor agama, sekaligus Mufti Agung UEA, Abdullah Bin Bayyah.
Pada 13 Agustus, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan damai antara UEA dan Israel yang ditengahi oleh Washington. Abu Dhabi mengatakan, kesepakatan itu adalah upaya mencegah rencana aneksasi Tel Aviv atas Tepi Barat yang diduduki.
Namun, para penentang percaya upaya normalisasi telah dimulai selama bertahun-tahun karena pejabat Israel telah melakukan kunjungan resmi ke UEA. Kemudian pejabat Israel juga menghadiri konferensi di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik atau lainnya dengan negara pendudukan. Netanyahu mengulangi pada 17 Agustus aneksasi tidak akan dibatalkan, tetapi hanya ditunda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
