REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Dr. Warul Walidin meminta kepada Komisi VIII DPR agar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) diberi kemudahan dalam membuka fakultas umum seperti fakultas kedokteran.
"Bapak ibu sekalian mungkin mohon memfasilitasi kami adanya kemudahan dan keleluasan bagi kami UIN yang belum ada fakultas-fakultas umum seperti fakultas kedokteran," kata Walidin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).
Menurutnya, adanya Fakultas Kedokteran di PTKIN diharapkan mampu membekali mahasiswa dengan kemampuan sains, farmasi, dan kedokteran modern. Selain itu, PTKIN juga diharapkan mampu menciptakan tenaga kedokteran yang profesional serta berkemampuan bahasa asing.
"Juga dibekali dengan bahasa Arab, Inggris, sehingga mereka bisa kita arahkan sebagai tenaga-tenaga profesional ke negara Timur Tengah dan negara lain dengan bekal bahasa arab dan juga bekal islami yang kita kembangkan, yang kita wujudkan nanti," ujarnya.
Rektor UIN Alauddin Makassar Hamdan Juhannis. Hamdan mengatakan tingginya pendaftar di UIN Alauddin Makassar karena adanya prodi kedokteran. "Faktornya salah satunya adanya fakultas kedokteran, satu dari dua yang mengoperasikan kedokteran di lingkup PTKIN, salah satunya UIN Jakarta," ucapnya.
Menurutnya, agar fakultas kedokteran ke depan bisa lebih eksis dan lebih berkontribusi ke depan untuk meningkatkan mutu pendidikan PTKIN maka dibutuhkan rumah sakit pendidikan. Selain itu, penyediaan alkes juga tidak kalah penting.
"Karena itu melalui forum ini dengan sangat berharap mendapatkan bantuan untuk penyediaan alkes supaya Rumah Sakit pendidikan ini bisa beroperasi dan ini untuk martabat prestise PTKIN ini sendiri," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
