Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Tuesday, 5 Zulqaidah 1442 / 15 June 2021

Pemkot Bogor Perluas Cakupan Kesehatan Semesta

Selasa 25 Aug 2020 23:37 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, Ade Sarip menyatakan Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran Rp 45 miliar untuk meningkatkan cakupan kesehatan semesta atau

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, Ade Sarip menyatakan Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran Rp 45 miliar untuk meningkatkan cakupan kesehatan semesta atau "universal health coverage" (UHC) tahun 2020 untuk mencapai target 95 persen.

Foto: Antara
Alokasi angka kesehatan semesta menurun karena adanya penonaktifan peserta PBI BPJS

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran Rp 45 miliar untuk meningkatkan cakupan kesehatan semesta atau "universal health coverage" (UHC) tahun 2020 untuk mencapai target 95 persen.

"Tingkat UHC Kota Bogor pada 2018 sudah mencapai 95,85 persen, namun pada tahun 2020 turun menjadi 92,17 persen dari jumlah penduduk Kota Bogor yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat usai rapat pemutakhiran data BPJS Kesehatan dan Iuran Perangkat Daerah Semester I secara daring dengan pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Selasa (25/8).

Pada rapat pemutakhiran data tersebut, agendanya membahas tingkat UHC Kota Bogor tahun 2020 yang menurun. Menurut Ade Sarif, menurunnya angka UHC Kota Bogor karena adanya penonaktifan sejumlah peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari Pemerintah Pusat.

Untuk meningkatkan kembali UHC Kota Bogor menjadi 95 persen, menurut Ade Sarip, Pemerintah Kota Bogor telah mengalokasikan anggaran Rp 45 miliar untuk 200 ribu warga tidak mampu di Kota Bogor yang belum terkover BPJS Kesehatan.

"Kesehatan itu kebutuhan dasar yang harus dijamin, semua penduduk Kota Bogor harus terlayani kesehatannya," katanya.

Ade Sarip mengaku dirinya telah memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah terkait dengan BPJS Kesehatan, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta aparatur wilayah, untuk bergerak memenuhi kuota 200.000 jiwa tersebut.

"Jangan sampai ada anggaran yang sudah disiapkan tapi tidak termanfaatkan," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA