REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Jahangir Mohammed, dari Center for Muslim Affairs, dalam artikelnya yang dimuat 5 Pillars, melihat kembali sejarah kelangsungan Pakistan dalam melawan rintangan, saat negara tersebut berusia 73 tahun. Rintangan tersebut, di antaranya perang, dan status tenaga nuklir.
Mohammed berpendapat, jalan menuju tanah air Islam yang mulia dari para pendiri negara akan panjang dan sulit, tapi itu masih mungkin. Pada 14 Agustus 1947, migrasi massal terbesar yang pernah terjadi di dunia mengarah pada pembentukan negara Muslim baru Pakistan pada akhir 100 tahun pendudukan Inggris berlangsung di India.
India menjadi dua negara dengan Muslim terpecah di antara mereka, bersama dengan dua visi dan cita-cita politik Muslim yang bersaing.
Di satu sisi ada visi Dr Allama Mohammed Iqbal dan gagasannya tentang negara atau tanah air Islam yang terpisah seperti negara Islam saat di Madinah untuk melindungi Muslim. Di sisi lain, ada model nasionalisme gabungan dari koeksistensi ulama Hussain Ahmad Madani.
Mungkin pencapaian besar Pakistan dalam periode ini adalah kelangsungan hidupnya. Ini dimulai dengan banyak kerugian di mana negara ini berisi populasi besar dari kelompok etnis yang berbeda, yang selama satu abad nasionalisme, pada akhirnya akan mengidentifikasi dan memobilisasi serta memperkuat politik di sepanjang garis kelompok etnis.
Negara ini juga terpecah secara geografis menjadi Timur dan Barat dengan India yang bermusuhan. Hal ini membuat pemerintahan hampir tidak praktis dan pemisahan tak terelakkan. Satu-satunya faktor pemersatu pada awalnya adalah Islam,
tetapi di sini lagi-lagi orang-orang terpecah belah di sepanjang divisi sektarian. Mulai dari Barelwi/sufi, Deobandi, Syiah, dan kemudian gerakan Wahabi/salafi.
Jadi, konflik yang berlangsung selama 73 tahun sudah tertanam sejak lahirnya negara baru. Dan Muslim Kashmir, yang pada saat itu ingin menjadi bagian dari Pakistan, dilarang militer untuk mengungkapkan keinginan mereka, dan meminta dukungan dari Pakistan.
Selain itu, sebagian besar pengalaman infrastruktur administrasi, pemerintahan, dan militer orang India setempat, yang diwarisi dari Raja Inggris, berada di pihak mayoritas Hindu India. Umat Hindu lebih disukai dalam pekerjaan seperti itu dan diberdayakan selama pendudukan Inggris.
India kemudian menjadi sekutu negara adidaya Uni Soviet yang membantunya dengan pembangunan ekonomi, politik dan militernya. Namun, ini juga berarti bahwa AS, negara adidaya lainnya, akan memastikan Pakistan tetap berada dalam wilayah pengaruhnya, tanpa menyediakan pembangunan yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Karenanya Pakistan secara bertahap menjadi bergantung pada China.
Maka, Pakistan harus menciptakan struktur politik dan militernya sendiri. Jika tidak, seluruhnya dari awal tetapi dari titik awal yang rendah. Sementara visi negara Islam sepanjang model Madinah sangat menginspirasi, tidak ada seorang pun yang memiliki pengalaman dan pengetahuan politik praktis untuk mengubahnya menjadi kenyataan pada saat itu.
Inggris telah melakukan pekerjaan besar dengan menghancurkan institusi pendidikan dan agama Islam tradisional dan visi Iqbal diterjemahkan secara praktis dan politik ke dalam ekspresi nasionalis sekuler.
Nyatanya, visi Iqbal kemudian menginspirasi kaum revolusioner penutur bahasa Farsi seperti Dr Ali Shariati dan Ayatollah di Iran, lebih dari yang dilakukan para pemimpin atau cendekiawan berbahasa Urdu di Pakistan.
Negara dan militer yang kuat akan selalu dibutuhkan untuk menyatukan negara. Itu terlihat jelas pada dekade awal. Dalam 41 tahun terakhir, Pakistan telah menjadi titik fokus untuk perang negara adidaya dan telah berada di pijakan perang untuk sebagian besar keberadaannya. Konsekuensi dari keadaan perang ini adalah bahwa Pakistan telah menjadi negara militer dan tenaga nuklir yang kuat dan berpengalaman.
Sumber: https://5pillarsuk.com/2020/08/16/pakistan-at-73-where-next-for-muslim-worlds-only-nuclear-power/
Ikuti Whatsapp Channel Republika
