REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengundang investor asal Eropa, khususnya dari Republik Federal Jerman untuk melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Hal itu disampaikan dalam webinar yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin (KBRI Berlin) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia serta BKPM.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman menyatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen serius menarik investor melakukan relokasi usaha ke Indonesia. “BKPM memiliki Satuan Tugas (Satgas) khusus yang berdedikasi memfasilitasi dan memberikan layanan end-to-end bagi investor yang akan melakukan relokasi. Kami siap bekerja sama dengan KBRI Berlin guna membantu fasilitasi investor ke Indonesia,” jelasnya dalam keterangan resmi pada Selasa (25/8).

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, kata dia, pemerintah pun berkomitmen menyediakan berbagai kawasan ekonomi yang memudahkan investor melakukan relokasi investasi. Di antaranya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 Free Trade Zone (FTZ), dan 10 Bali Baru.

Beragam insentif dan kemudahan pun ditawarkan demi meningkatkan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi negara tetangga. Insentif itu meliputi tax holiday, tax allowance, import duty, dan kemudahan lainnya untuk mendukung relokasi investasi ke Indonesia.

Ikmal menegaskan, Indonesia sebagai tempat tepat melakukan relokasi investasi. Potensi pasar domestik dan akses terhadap pasar regional yang menjanjikan juga menjadi daya tarik Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Investor Jerman silakan bawa teknologinya, bawa investasinya dan mesin-mesinnya. Kami siap memfasilitasi," tegas dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, keseriusan pemerintah mengundang investor, terutama lewat adanya kemudahan berbisnis dan penyediaan lahan. Salah satunya dengan membangun kawasan industri di Jawa Tengah seperti KIT Batang yang harga lahannya bersaing dengan negara lain.

“Pemerintah menyediakan KIT Batang agar investor tidak perlu membeli lahan. Infrastruktur juga disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Baru setelah lima tahun, investor membayar sewa,” ujar Luhut.

Pemerintah Indonesia terus mengawal rencana investasi tujuh perusahaan yang sudah diumumkan oleh Presiden RI di Batang, Jawa Tengah pada 30 Juni 2020. Nilai investasinya diperkirakan mencapai 850 juta dolar AS atau setara Rp 11,9 triliun, dengan lokasi tujuan investasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, serta Sumatera Utara. Diperkirakan penyerapan tenaga kerja di berbagai wilayah tersebut mencapai 30 ribu orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika