Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Wapres: Literasi Keuangan Syariah Indonesia Baru 8,93 Persen

Selasa 25 Aug 2020 15:45 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Muhammad Hafil

Wapres: Literasi Keuangan Syariah Indonesia Baru 8,93 Persen. Foto: Wakil Presiden Ma

Wapres: Literasi Keuangan Syariah Indonesia Baru 8,93 Persen. Foto: Wakil Presiden Ma

Foto: KIP/Setwapres
Wapres meminta kerja keras untuk pengembangan ekonomi syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai masih diperlukan kerja keras untuk terus mengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Sebab, meski Indonesia berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, indeks inklusi keuangan syariah secara nasional maupun literasi keuangan syariah nasional menunjukan angka yang rendah.

"Tingkat literasi keuangan syariah nasional menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, baru mencapai 8,9 persen sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1 persen," kata Ma'ruf dalam acara perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah diikuti nota kesepahaman layanan syariah LinkAja melalui virtual, Selasa (25/8).

Ma'ruf mengatakan, indeks inklusi yang masih rendah ini mendorong perlunya perluasan layanan keuangan syariah. Khususnya menggunakan basis tekonologi digital kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Utamanya kepada mereka yang sama sekali belum terhubung dengan sistem keuangan formal," ujar Ma'ruf.

Sebab, masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai terbiasa bertransaksi secara digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dengan uang elektronik. Karena itu, ia menilai, perlu dilakukan penguatan usaha-usaha syariah melalui penguatan ekosistem ekonomi digital dalam upaya mempercepat pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia.

Ia pun berharap, peluang ini dapat dimanfaatkan oleh layanan syariah, salah satunya LinkAja.

"Saya harapkan layanan Syariah LinkAja dapat meghadirkan inovasi dan terobosan layanan yang dapat mendukung ekosistem ekonomi Syariah secara luas termasuk industri halal," katanya.

Ma'ruf mengatakan, layanan Syariah LinkAja harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui penggunaan uang elektronik. Ia meyakini integrasi marketplace yang lebih masif dapat menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat melalui transaksi online yang cepat dan aman.

"Semoga sinergi yang dibangun ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas ke seluruh pemangku kepentingan agar digitalisasi dapat meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan Syariah," kata Ma'ruf.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA