Saturday, 22 Muharram 1444 / 20 August 2022

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Dorong Kebangkitan UMKM

Ahad 23 Aug 2020 12:52 WIB

Rep: iit septyaningsih/ Red: Hiru Muhammad

Perajin menyelesaikan pembuatan gitar di sentra produksi dan perbaikan gitar rumahan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (21/8/2020). Presiden Joko Widodo menyatakan akan membagikan Bantuan Presiden (Banpres) produktif atau bantuan modal kerja darurat mulai pekan depan sebesar Rp2,4 juta per pengusaha dengan tahap awal diberikan kepada 9,1 juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perajin menyelesaikan pembuatan gitar di sentra produksi dan perbaikan gitar rumahan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (21/8/2020). Presiden Joko Widodo menyatakan akan membagikan Bantuan Presiden (Banpres) produktif atau bantuan modal kerja darurat mulai pekan depan sebesar Rp2,4 juta per pengusaha dengan tahap awal diberikan kepada 9,1 juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
UMKM diminta mengadaptasi dan inovasi produk serta memenuhi permintaan pasar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pandemi Covid-19 membuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami masalah besar. Di antaranya terkait pembiayaan dan menurunnya permintaan.

Maka, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mendorong UMKM melakukan adaptasi dan inovasi produk. Sekaligus menyesuaikan dengan permintaan pasar baru. 

"UMKM dalam menghadapi covid ini harus melakukan adaptasi dan inovasi produk. Sesuai permintaan market yang baru," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Republika pada Ahad (23/8).

Hal disampaikannya saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas program dan kebijakan strategis dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi, di Bali pada Jumat (21/8). Rapat itu dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dihadiri pula secara fisik oleh sembilan Menteri, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I. Sementara Lima yang hadir melalui daring meliputi Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Pada pertemuan itu, Teten menyampaikan, demi mendorong PEN, Kemenkop telah menjalankan program gerakan belanja di warung tetangga. Guna memperkuat warung tradisional yang mengalami kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern. 

Program tersebut, lanjutnya, akan menjadi rantai distribusi pangan, dan bisa menstabilkan harga pangan. Pada tahap awal dilakukan di Jabodetabek lewat kerja sama dengan PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), yang memiliki aplikasi digital menyuplai kebutuhan sembako ke warung-warung.

"Kita ingin, ini ke depannya menjadi rantai distribusi pangan, yang bisa kita gunakan untuk keperluan stabilisasi harga pangan. Ada 3,5 juta warung tradisional di Jabodetabek," ujar dia. 

Berbagai warung di Jabotabek itu, sambungnya, terganggu oleh program sembako murah yang langsung didistribusikan ke masyarakat. Para warung tersebut mengeluh karena tidak ada yang membeli produknya. "Jadi sebenarnya mungkin ke depan bisa kita integrasikan program seperti ini," kata Teten. 

Pogram kedua yang dijalankan Kemenkop, sambungny, yaitu laman khusus UMKM dan bela pengadaan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Tujuannya meningkatkan permintaan. 

Kemenkop, ujar dia, mendorong Kementerian dan Lembaga mengoptimalkan belanjanya kepada sektor UMKM. Sebab menurutnya, dari Rp 321 triliun anggaran, baru 18 persen kementerian dan lembaga yang membelanjakan produk UMKM.

"Presiden dari awal Februari sudah ada instruksikan agar kementerian atau lembaga (K/L) belanja produk UMKM dan sekarang secara teknis yang sudah dimungkinkan," ujarnya. Teten menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian BUMN membentuk pasar digital BUMN. 

Dengan begitu, belanja BUMN di bawah Rp 14 miliar bisa dibelanjakan produk UMKM. Hal tersebut dinilai akan menaikkan pemasaran beragam produk UMKM.

Menkop juga melaporkan, penyerapan anggaran PEN untuk restrukturisasi dan pembiayaan investasi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB KUMKM) mencapai 61,34 persen. Ditargetkan dapat mencapai 100 persen pada September mendatang.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA