REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri, begitu juga terhadap industri pelayaran. Sayangnya, Ketua DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai pembiayaan bagi industri pelayaran belum kompetitif.
“Kapal belum dianggap menjadi pendukung infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan meski menjadi jembatan antarpulau, makanya pembiayaan untuk kami belum kompetitif,” kata Carmelita dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (19/8).
Carmelita mengatakan beban bunga kredit bagi para pengusaha kapal juga masih tinggi. Bahkan, kata dia, tenor pinjaman yang diberikan dengan jangka waktu yang cukup singkat.
“Tenor pinjaman mungkin hanya lima sampai enam tahun saja seperti kredit mobil, padahal yang kita beli kapal. Belum lagi, soal jaminan yang idealnya kapal kita jadi jaminan utama kredit di perbankan,” ungkap Carmelita.
Untuk itu, dalam kondisi saat ini, Carmelita mengharapkan dukungan perbankan sangat diharapkan dapat diberikan secara optimal. Sebab, menurutnya salah satu tantangan dalam industri pelayaran yakni dukungan pendanaan pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, VP Commercial Banking 6 Group Sektor Transportasi Bank Mandiri Ferdianto Munir mengatakan Bank Mandiri sangat mendukung untuk pengembangan sektor transportasi. Dia mengatakan, sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Bank Mandiri.
“Untuk itu, kami masuk ke pembiayaan sub sektor transportasi laut seperti kontainer, dan pembiayaan lainnya," jelas Ferdianto.
Dia mengatakan per 30 Juli 2020, bisnis perkapalan di Bank Mandiri untuk industri Galangan kapal total wholesale mencapai 2,25 triliun dan komersial mencapai Rp 1,67 triliun. Sementara untuk industri transportasi laut, total wholesale mencapai 14,10 triliun dan komersial mencapai 12,97 triliun.
Sementara itu, kualitas kredit shipping di perbankan menurut data Otoritas Jasa Keuangan juga meningkat. "NPL angkutan laut domestik naik menjadi 5,7 persen pada kuartal pertama 2020. Sedangkan NPL angkutan laut internasional turun tipis menjadi 0,2 persen," ujar Ferdianto.
Dia menegaskan, Bank Mandiri sudah melakukan restrukturisasi kredit sesuai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020. POJK tersebut memberikan paket kepada debitur terdampak Covid-19.
Hanya saja, Ferdianto menegaskan bank dilarang melakukan restrukturisasi jika nasabah tidak memiliki prospek. "Jika dilakukan restrukturisasi kepada nasabah yang tidak berprospek maka hanya untuk menahan agar perusahaan tersebut tidak jatuh," jelas Ferdianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
