REPUBLIKA.CO.ID, SERANG--Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan dirinya tidak sepakat adanya kabupaten/kota yang mengizinkan kelas tatap muka untuk tingkat SD dan SMP. Ia meminta agar dipakukan kajian terlebih dulu terhadap situasi Covid-19 daerah beserta kesiapan sarana dan prasarana pendukungnya.
"Jangan korbankan anak untuk kelas tatap muka. Ini kebijakan nasional, kebijakan Presiden Joko Widodo, negara sudah mengeluarkan Rp 600 triliun untuk membiayai. Ini keadaan darurat, abnormal," katanya usai Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Banten di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug Kota Serang, Selasa (18/8).
Menurutnya, situasi saat ini adalah kondisi abnormal dan pemerintah juga tidak sengaja melakukan pembelajaran jarak jauh. Situasi seperti saat ini disebutnya mirip dengan pengalamannya pada tahun 1966 karena kondisi politik sehingga pembelajaran dilakukan di rumah.
"Kaji dulu, Gurunya harus di-swab, fasilitasnya, termasuk juga sistem dan kurikulumnya. Jangan sampai berdampak, bukan pembodohan," katanya.
Wahidin mengaku akan menindaklanjuti masalah ini dengan berkirim surat kepada bupati/wali kota yang telah mengijinkan kelas tatap muka tentang kesiapannya. Namun, dirinya tidak menampik pentingnya sekolah tatap muka bagi para siswa. "Tetapi, dalam situasi dan kondisi seperti saat ini orang tua juga harus mempertimbangkan, kalau anaknya sakit, siapa yang bertanggung jawab, seperti pegawai yang kena, siapa yang bertanggung jawab," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
