REPUBLIKA.CO.ID,KUALA LUMPUR -- Industri halal masih memiliki potensi besar untuk diperkuat dengan strategi yang terencana dan inklusif. Hal ini dikatakan Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI).
Dilansir dari Bernama, Senin (17/8), Menteri MITI Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, mengatakan tujuan pengalihan Halal Development Corporation ke MITI adalah untuk memastikan bahwa industri tidak hanya berfokus pada sertifikasi tetapi melihatnya sebagai memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa. Hal tersebut ia sampaikan saat penutupan RUU Penawaran (Realokasi Pengeluaran yang Disetujui) tahun 2020 di tingkat panitia.
Mohamed Azmin mengatakan ekspor halal bernilai RM40,2 miliar saat ini atau 4,1 persen dari total ekspor negara senilai RM986,4 miliar pada 2019. Artinya, potensi industri halal masih memiliki ruang yang besar (untuk berkembang). "Untuk 2019 tercatat sebanyak 1.876 perusahaan pengekspor produk halal Malaysia. Namun 1.430 perusahaan atau 76,2 persen merupakan usaha kecil dan menengah (UKM),” ujarnya.
Sementara itu, ukuran pasar halal global saat ini diperkirakan bernilai US $ 3 triliun dan diperkirakan akan tumbuh pesat menjadi US $ 7,7 triliun pada tahun 2030.
Dia juga sependapat dengan pandangan anggota Parlemen Arau Datuk Seri Dr Shahidan Kassim yang mengatakan bahwa industri memerlukan pendekatan baru untuk memanfaatkan potensi pasar yang besar. Mohamed Azmin mengatakan, Australia merupakan negara pengekspor daging sapi terbesar di dunia, sedangkan negara yang mengimpor daging sapi antara lain Indonesia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Begitu pula di Jepang, kata dia, negara itu fokus pada makanan halal dan menargetkan negara-negara di Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan ASEAN untuk pasar ekspornya.
Mengomentari keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan industri halal, Mohamed Azmin mengatakan, industri masih membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keahlian para pelaku UKM terutama dalam meningkatkan kontribusinya terhadap produk domestik bruto negara.
Ia mengatakan ke depan, sebagai langkah awal, saat ini sedang dilakukan restrukturisasi strategi pemberdayaan yang difokuskan pada pengembangan industri berbasis ilmu pengetahuan. “Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat ekosistem halal bangsa, meningkatkan nilai perdagangan dan daya saing industri melalui pertumbuhan sektor-sektor berpotensi tinggi dan sektor terkait, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil lokal dan profesional, serta mendorong komersialisasi kegiatan produk halal melalui adopsi. teknologi tinggi dan inovasi,” katanya.
Dia menambahkan industri halal negara terlalu fokus pada sektor makanan dan minuman, dan selama Kebijakan Pengendalian Pergerakan, hampir semua sektor terkena dampak buruk setelah pandemi Covid-19, namun, produsen lokal didorong dan diarahkan untuk beralih ke platform online yang telah membantu mereka menghasilkan penjualan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
