REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Kabupaten Indramayu akan menggelar Pilkada Serentak pada Desember 2020 mendatang. Namun pelaksanaan pilkada di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang dinilai memiliki berbagai kerawanan.
"Pelaksanaan pilkada di masa pandemi memiliki potensi kerawanan yang tinggi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu Nurhadi dalam acara Rapat Koordinasi Stakeholder Refleksi Dua Tahun Bawaslu Kabupaten Indramayu Mengawasi belum lama ini.
Nurhadi menjelaskan salah satu kerawanan itu adalah adanya politik uang. Dia menilai politik uang bisa terjadi akibat kondisi ekonomi masyarakat yang sulit di masa pandemi Covid-19.
Kerawanan lainnya, lanjut Nurhadi, pemanfaatan fasilitas pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat berupa bantuan sosial (bansos). Dia mengatakan bansos rawan dimanfaatkan untuk sosialisasi diri khususnya bagi pejawat.
Selain itu, netralitas ASN, TNI/Polri dalam penanggulangan Covid-19 juga rentan dimanfaatkan atau dipolitisir kepentingan politik. Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menggunakan hak pilih yang menurun juga menjadi kerawanan yang berpotensi terjadi di masa pandemi Covid-19.
"Tak hanya itu, penyelenggara, peserta, dan masyarakat juga berisiko tertular virus Covid-19," tukas Nurhadi.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat menyatakan pihaknya mengingatkan para ASN di lingkungan Pemkab Indramayu untuk bersikap netral dalam Pilkada. "Netralitas ASN selalu kami ingatkan karena berdampak positif pada jalannya pemerintahan di Kabupaten Indramayu," kata Taufik.
Taufik pun berharap semua pihak dapat mendukung suksesnya Pilkada agar aman, tertib, lancar, dan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga semangat persatuan dan persaudaraan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
