Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

Bappenas: RAPBN 2021 Didesain untuk Tahan Laju Kemiskinan

Jumat 14 Aug 2020 18:47 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Prayogi/Republika.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Prayogi/Republika.

Foto: Republika/Prayogi
Tahun depan defisit APBN diprediksi mencapai 5,5 persen terhadap PDB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 dirancang agar mampu menahan laju penambahan masyarakat miskin. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) Suharso Monoarfa mengungkapkan, risiko bertambahnya warga miskin memang dihadapi pemerintah, menyusul banyaknya angka pengangguran akibat pandemi Covid-19.

"Sekarang terjadi laju pertambahan pengangguran akibat dirumahkan atau di-PHK pada 2020 ini. Karenanya, dengan defisit APBN 5,5 persen pada tahun depan, kita menekan laju pertambahan kemiskinan akibat pandemi," jelas Suharso dalam keterangan pers tentang RAPBN 2021, Jumat (14/8).

Suharso menyampaikan bahwa isu tentang pengangguran dan kemiskinan tak bisa dipisahkan dalam proses pemulihan ekonomi. Pandemi yang masuk ke Indonesia awal Maret 2020 lalu memang sempat memukul perekonomian nasional dan mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Hal ini, menurut Suharso, berpotensi menambah angka penganggura.

"Dua hal ini yang kita ingin atasi, karena itu banyak program yang sifatnya sosial untuk hindari hal itu. Kami tetap tekan kemiskinan di satu digit, dan juga menekan angka pengangguran," jelas Suharso.

Pemerintah, ujarnya, memastikan bahwa program pemulihan ekonomi tetap berlanjut pada 2021 nanti. Salah satunya adalah program penyaluran bantuan masyarakat dan sejumlah insentif lain.

"Adanya penambahan anggaran juga sebenarnya dalam rangka menciptakan lapangan kerja mengingat dengan tersedianya pekerjaan yang padat karya tunai di PUPR atau Kemendes nanti kami berharap lapangan kerja juga tercipta," kata Suharso.

Dalam pidato RUU APBN 2021 hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran ditargetkan bisa dijaga di rentang 7,7 persen sampai 9,1 persen pada tahun depan. Sementara itu tingkat kemiskinan juga ditargetkan bertahan di rentang 9,2 persen sampai 9,7 persen.

Menurut data Bappenas, jumlah pengangguran di Indonesia melonjak hingga lebih dari 10 juta orang per Juli 2020 ini. Suharso sempat menyebutkan, angka pengangguran bertambah 3,7 juta orang akibat pandemi Covid-19.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2020 lalu sebanyak 6,88 juta orang. Dengan demikian, jumlah pengangguran kini sudah melonjak menjadi 10,58 juta orang.

"Artinya ada kenaikan 50 persen dari yang ada. Ini yang akan kita pulihkan. Bagaimana pada tahun 2021 secara bertahap hal seperti ini kita bisa atasi," Suharso usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (28/7) lalu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA