REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Defisit dalam rancangan APBN 2021 disebut melebar hingga 5,5 persen dari PDB atau senilai Rp 971,2 triliun. Angka ini lebih tinggi dari ketetapan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebesar 5,2 persen PDB.
Defisit RAPBN 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi hari ini juga jauh di atas kesepakatan antara pemerintah dan DPR sebelumnya, yakni 4,7 persen dari PDB. Saat itu, DPR memang memprediksi akan ada kenaikan defisit mengingat kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang cukup tinggi.
Dalam pidato RUU APBN 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa rencana pendapatan negara dipatok di angka Rp 1.776,4 triliun dan belanjanya di angka Rp 2.747,5 triliun. Menyiasati defisit anggaran sebesar Rp 971,2 triliun ini, presiden memastikan pembiayaannya akan dikelola dengan hati-hati.
"Defisit anggaran 2021 dibiayai dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," jelas Presiden dalam pidatonya, Jumat (14/8).
Jokowi juga menekankan bahwa pembiayaan utang akan dilakukan secara responsif mendukung pemulihan ekonomi dan sosial. Pembiayaan defisit, ujar presiden, akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin moneter.
"Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten," ujar Jokowi menjelaskan.
Pemerintah, presiden melanjutkan, juga akan menjaga tingkat utang tetap di bawah batas yang ditetapkan undang-undang. Pemerintah akan meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar surat berharga negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.
Untuk tahun depan, pemerintah memprioritaskan anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN. Alokasinya akan dialirkan untuk dukungan pengadaan vaksin, peningkatan nutrisi ibu hamil-menyusui dan balita, penanganan penyakit menular, serta penurunan stunting.
Sementara untuk anggaran pendidikan tahun 2021 nanti, dialokasikan sebesar Rp 549,5 triliun atau 20 persen dari APBN sesuai ketentuan yang ada. Fokus penganggaran untuk sektor pendidikan adalah peningkatan SDM, peningkatan kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.
"Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, dan kemitraan daerah serta masyarakat sipil," ujar Jokowi.
Anggaran pendidikan juga akan dimanfaatkan untuk penguatan PAUD, peningkatan efektivitas bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP), dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
