REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah berupaya melakukan intervensi dalam kebijakan untuk meringankan beban pelaku usaha travel haji dan umrah serta wisata yang kinerja bisnisnya tak maksimal di masa pandemi Covid-19. Hal ini, tidak terlepas dari sinyal Pemerintah Arab Saudi membuka kembali layanan kepada jemaah dari luar negeri.
Menurut Kepala Dinas Parisiwata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik, pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi dan Silaturahmi Penyelenggara Travel Umroh dan Haji Jawa Barat (FKS Patuh Jabar) membahas strategi pemulihan.
Dedi menilai, bisnis travel umroh bisa menjadi sektor yang turut pulih di masa pandemi. Oleh karena itu, pihaknya membahas bersama asosiasi umroh bagaimana strategi ke depan pascapandemi Covid-19 ini. Terutama, terkait perjalanan wisata umroh sekaligus memberdayakan mengoptimalisasi Bandara Kertajati.
"Bahkan, kami sudah menjalin kesepahaman dengan Garuda Indonesia dan asosiasi,” ujar Pria yang juga menjabat Ketua Pokja Pariwisata Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar ini, saat dihubungi, Jumat (14/8).
Menurutnya keberadaan bandara ini tidak terlepas dari konektivitas infrastruktur dan konektivitas untuk kepariwisataan. “Kita mencoba menggalang melalui FKS Patuh ada 156 travel umroh untuk membangkitkan bandara kertajati terutama untuk perjalanan umrah,” katanya.
Pembahasan yang dilakukan awal pekan ini di Hotel Grand Preanger tersebut dihadiri Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali yang menyebut terus melakukan komunikasi dengan Kedutaan Arab Saudi mengenai pembukaan perjalanan umroh.
“Pihak asosiasi juga sudah berkomitmen untuk charter flight. Jadi, setiap minggu, kalau misalkan Oktober itu on (dibuka umrah), setiap minggu dilakukan perjalanan umroh dari kertajati ke Jeddah, direct (maskapai) Garuda Indonesia,” papar Dedi Taufik.
Adanya optimisme dari pelaku usaha tersebut, kata dia, harus diiringi oleh intervensi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat semacam subsidi. Terutama, kebijakan rapid tes atau swab test bagi jamaah maupun pelaku perjalanan luar negeri. Pasalnya, jika pelaku industri travel dibebankan dengan pengetesan, maka ini akan memberatkan karena selama hampir lima bulan kinerja bisnisnya terdampak pandemi.
Setidaknya, kata dia, ada dua hal yang harus dilakukan jika industri travel ingin tumbuh. Yakni, dibantu operasional dan promosi. Dedi sendiri, mengaku siap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah ada izin dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Dalam kaitan operasional ini, kan kalau sekarang keberangkatan umrah itu harus ada swab metoda PCR atau karantina pas kembali. Itu kan ada cost. Nah, cost misalnya untuk tes swab ini kita harap ada intervensi dari pemerintah pusat ada subsidi untuk itu atau dijamin pemerintah,” paparnya.
Untuk promosi, kata dia, Disparbud bisa membantu mempromosikan kaitan dengan paket umroh atau dikemas dalam paket wisatanya. "Bangkit ini kan bisa saja berdampak pada pariwisata di Indonesia. Kita juga kan berharap ada perjalanan dari luar Jabar unutk datang ke Jabar, tentunya menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi,” paparnya.
Kemenag menyiapkan dua opsi untuk penyelenggaraan haji tahun depan yakni opsi normal dan opsi haji masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Opsi ini juga berdampak kepada besaran Biaya Perjalanan ibadah Haji (Bipih) yang bisa melonjak akibat ibadah haji masih dalam kondisi pandemi.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali mengatakan, calon jemaah haji bisa jadi tak perlu menambah biaya haji yang sudah dilunasinya dengan syarat musim haji dalam kondisi normal lagi tanpa ada pandemi Covid-19. Namun, kalau haji masih dalam situasi pandemi Covid-19 masih terjadi, harus ada penyesuaian ulang biayanya.
Demikian pula dengan aturan baru penyelenggaraan haji juga masih dirumuskan Kemenag. "Kami masih terus mencermati kondisi pandemi ini termasuk adanya kemungkinan penerapan protokol kesehatan untuk ibadah haji tahun depan," katanya.
Sementara itu Ketua FKS Patuh Jabar, Wawan R Misbach berkomitmen untuk memproritaskan pemberangkatan jemaah Umroh yang tertunda gara-gara pandemi Covid-19. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia untuk menyediakan penerbangan khusus Umroh yang berangkat dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka satu minggu satu sekali.
Meski begitu, kata dia, realisasinya masih harus menunggu kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Umroh pada tahun ini. Dari informasi sementara yang diterima FKS Patuh Jabar, Pemerintah Arab Saudi akan menormalkan kembali penerbangan internasional mulai 1 Septermber 2020. “Kendati demikian, belum ada kebijakan spesifik terkait penyelenggaraan Umroh. Kami masih menunggu,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT BIJB Salahudin Rafi mengatakan regulasi dari Kementerian Perhubungan sudah memudahkan pihaknya kembali membuka layanan penerbangan. “Kami juga menindaklanjuti arahan Pak Gubernur Ridwan Kamil terkait strategi usaha di masa recovery ini,” katanya.
Rafi mengatakan, saat ini sudah merintis pembicaraan dan sejumlah langkah untuk kembali menghidupkan layanan penerbangan khusus dari Bandara Kertajati, Majalengka antara lain umroh dan kargo. “Kami sudah kumpulkan agen travel umroh dan melobi Garuda Indonesia untuk charter flight umroh September, sekaligus juga kargo,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
