REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Sensus penduduk online yang di Kabupaten Purbalingga, berhasil melampaui target. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga Suprih Handayani menyebutkan dari target 20 persen perkiraan warga yang melakukan sensus melalui online, dalam realisasinya ternyata bisa mencapai 26 persen.
''Seluruhnya ada sekitar 244 ribu warga Purbalingga yang telah melakukan sensus mandiri secara online. Jumlah warga sebanyak itu mencakup sekitar 26 persen dari perkiraan jumlah penduduk Purbalingga,'' jelas Suprih, Jumat (14/8).
Terkait hal ini, Suprih atas nama BPS sebelumnya telah menyerahkan penghargaan bagi masyarakat Purbalingga yang disampaikan pada Bupati Dyah Hayuning Pratiwi. ''Kami BPS Purbalingga mengapresiasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sudah mendukung pelaksanaan sensus penduduk online,'' jelasnya.
Dia menyatakan dengan capaian sensus online mencapai 26 persen penduduk, maka response rate sensus penduduk online di Purbalingga bisa menduduki 10 besar di Jawa Tengah. Bahkan, angka ini juga menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai peringkat response rate secara nasional.
Sebagaimana diketahui, sejak awal 2020 lalu BPS telah mulai melaksanakan sensus penduduk 2020. Dalam sensus penduduk tersebut, BPS menerapkan dua cara yakni melalui sensus penduduk online (SP Online) dan sensus penduduk melalui wawancara langsung.
Namun akibat wabah Covid-29, BPS memperpanjang pelaksanaan sensus penduduk online. Semula sensus penduduk online dilaksanakan Februari–Maret 2020 tapi diperpanjang hingga 29 Mei 2020.
Selain melakukan sensus penduduk, Suprih juga menyebutkan semasa wabah Covid 19 ini pihaknya telah melakukan survei dampak Covid-19 terhadap pengeluaran keluarga. Dari hasil survei tersebut, diketahui terjadi perubahan hal pengeluaran keuangan keluarga.
''Pengeluaran keluarga yang dominan terutama untuk kebutuhan bahan makanan sebanyak 46,5 persen, pulsa atau paket data 29,7 persen, dan konsumsi listrik 11,3 persen,'' jelasnya.
Menurutnya, hal ini kemungkinan terkait dengan anjuran pemerintah agar warga lebih banyak tinggal di rumah apabila tidak ada urusan penting. Selain itu juga adanya kebijakan work from home dan belajar dari rumah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
