Monday, 24 Rajab 1442 / 08 March 2021

Monday, 24 Rajab 1442 / 08 March 2021

FBI Turun Selidiki Ledakan Dahsyat di Lebanon

Jumat 14 Aug 2020 14:34 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah

 Orang-orang bentrok dengan polisi selama protes terhadap elit politik dan pemerintah setelah ledakan mematikan minggu ini di pelabuhan Beirut yang menghancurkan sebagian besar ibu kota dan menewaskan lebih dari 150 orang, di Beirut, Lebanon, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Orang-orang bentrok dengan polisi selama protes terhadap elit politik dan pemerintah setelah ledakan mematikan minggu ini di pelabuhan Beirut yang menghancurkan sebagian besar ibu kota dan menewaskan lebih dari 150 orang, di Beirut, Lebanon, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Foto: AP/Hussein Malla
FBI akan bergabung dengan penyelidik Lebanon dan internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- FBI akan terlibat dalam proses penyelidikan ledakan Beirut, Lebanon, yang terjadi pada 4 Agustus lalu. Ledakan itu menyebabkan sedikitnya 170 orang tewas dan lebih dari enam ribu lainnya luka-luka.

Wakil Menteri Urusan Politik Amerika Serikat (AS) David Hale mengungkapkan otoritas Lebanon telah mengundang FBI untuk bergabung dalam proses penyelidikan ledakan Beirut. "FBI akan segera bergabung dengan penyelidik Lebanon dan internasional atas undangan Lebanon untuk membantu menjawab pertanyaan yang saya tahu semua orang miliki tentang keadaan yang menyebabkan ledakan ini," ujarnya saat mengunjungi lingkungan Gemmayzeh yang terdampak ledakan Beirut pada Kamis (13/8), dikutip laman Aljazirah.

Dia menegaskan Pemerintah AS berkomitmen untuk membantu rakyat Lebanon selama masa pemulihan pasca-ledakan. Sejauh ini Washington telah menawarkan bantuan kemanusiaan sebesar 18 juta dolar AS untuk Lebanon.

Parlemen Lebanon telah menyetujui keadaan darurat selama delapan hari pada Kamis lalu. Dengan demikian, militer memiliki kekuasaan besar untuk mengatur negara tersebut. Keadaan darurat memungkinkan tentara untuk mengekang kebebasan berbicara dan berkumpul, termasuk kebebasan pers. Personel militer pun memiliki hak memasuki rumah dan menangkap siapa pun yang dianggap mengancam keamanan.

Diterapkannya keadaan darurat telah memicu kekhawatiran dari berbagai kelompok hak asasi manusia (HAM). Hal itu mengingat masih terdapat masyarakat yang melakukan demonstrasi menentang pemerintah di negara tersebut. Namun ketua parlemen Lebanon Nabih Berri menjamin tentara tidak akan melakukan tindakan-tindakan represif terhadap warga, termasuk pers. "Mereka tidak melakukan intervensi dan memberikan ruang untuk protes," ujarnya, dikutip laman Aljazirah.

Ledakan Beirut yang terjadi pada 4 Agustus lalu tak hanya menyebabkan kehancuran masif di ibu kota. Peristiwa yang menyebabkan sedikitnya 172 orang tewas dan sekitar 6.000 lainnya luka-luka itu pun telah memicu gerakan demonstrasi. Ribuan warga menganggap pemerintah bertanggung jawab atas bencana tersebut.

Mereka pun menuntut perubahan rezim. Sebelum ledakan Beirut, Lebanon telah dibekap krisis keuangan dan ekonomi yang parah. Masyarakat Lebanon sudah cukup lama menyerukan reformasi agar tak ada lagi praktik korupsi sistemik, pemborosan, dan kelalaian di pemerintahan.

Ledakan Beirut telah memaksa Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mundur pada Senin (10/8). Hal itu telah memperdalam ketidakpastian politik di Lebanon. Pembentukan pemerintahan baru masih cukup riskan mengingat adanya perpecahan faksi. Di sisi lain, kekecewaan dan ketidakpuasan publik atas kelas penguasa masih belum sepenuhnya pudar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA