Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Jika Sekolah Melanggar SKB, Kemendikbud Tegur Pemda

Kamis 13 Aug 2020 18:17 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Gita Amanda

Sejumlah murid mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka menggunakan meja bersekat plastik, di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Pasar Pandan Airmati (PPA), Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, Jumat (24/7/2020). Sekolah tersebut memberlakukan belajar tatap muka bagi kelas 1 untuk uji coba pelaksanaan pembelajaran luring (luar jaringan) sekaligus memperkenalkan sekolah, dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/foc.

Sejumlah murid mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka menggunakan meja bersekat plastik, di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Pasar Pandan Airmati (PPA), Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, Jumat (24/7/2020). Sekolah tersebut memberlakukan belajar tatap muka bagi kelas 1 untuk uji coba pelaksanaan pembelajaran luring (luar jaringan) sekaligus memperkenalkan sekolah, dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/foc.

Foto: Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO
Pendidikan adalah urusan yang dibagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Jumeri menjelaskan pihaknya akan memberikan teguran ke dinas pendidikan bagi sekolah yang melanggar SKB 4 Menteri. Nantinya, dinas pendidikan yang akan menindaklanjuti teguran tersebut kepada pihak sekolah.

"Kami melakukan teguran kepada kepala dinas. Jadi yang memberi sanksi adalah pemerintah daerah atau dinasnya," kata Jumeri, dalam telekonferensi, Kamis (13/8).

Jumeri menjelaskan, pendidikan adalah urusan yang konkuren yaitu dibagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk pendidikan tinggi merupakan urusan pemerintah pusat karena terkait dengan lintas daerah, namun untuk SD dan SMP sederajat merupakan wewenang kabupaten/kota dan SMA sederajat wewenang provinsi.

"Inilah pembagian tugas. Kami akan menegur dinasnya dan dinas akan memberi teguran lebih keras," kata dia lagi.

Jika pemerintah yang memberi teguran kepada sekolah, menurut dia tidak sesuai dengan kewenangannya. Walaupun begitu, Jumeri menjelaskan, pemerintah pusat bukan berarti lepas tangan.

Beberapa kebijakan telah diatur pemerintah pusat, seperti kurikulum yang disederhanakan, memberikan dana BOS dan BOP untuk PAUD-TK, memberikan dana hibah kepada sekolah. "Inilah bentuk tanggung jawab pemerintah pusat terhadap daerah," kata Jumeri menambahkan.

Sedangkan, lanjut dia, eksekusi di lapangan merupakan kewenangan daerah. Jumeri menjelaskan, pemerintah pusat akan terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait aturan-aturan pembelajaran, keselamatan peserta didik, dan keuangan sekolah.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA