REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Inas Widyanuratikah
Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua menyebutkan tidak ada klaster baru yang muncul dari dimulainya kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait di Jayapura, Kamis (13/8), mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, memang ada 286 anak usia sekolah dari 0-18 tahun positif terjangkit Covid-19.
"Namun itu merupakan akumulasi jumlah anak usia sekolah yang terjangkit Covid-19 sejak 4 April-2 Agustus 2020 yakni 285 orang," katanya.
Menurut Christian, pada 4 Agustus 2020 ditemukan satu anak terjangkit Covid-19 di Kota Jayapura yakni daerah yang belum dapat melakukan aktivitas belajar tatap muka karena berada di zona merah dengan jumlah kasus tinggi. "Pada 3 Agustus 2020 terbit Surat Edaran Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua untuk membuka sekolah secara bertahap dengan protab kesehatan kecuali Kota Jayapura," ujarnya.
Dia menjelaskan dari jumlah 286 anak usia sekolah tersebut, 142 orang di antaranya dinyatakan sudah sembuh. Sisanya masih dirawat.
"Sehingga, selama kami membuka sekolah, belum ada pengaruh atau membuat klaster baru. Bahkan untuk Kabupaten Supiori yang baru membuka sekolah selama satu minggu, kini kami minta tutup kembali karena kekurangan masker," katanya lagi.
Dia menambahkan hal ini dilakukan agar tidak muncul klaster baru dan memberikan prioritas keselamatan bagi guru dan murid di sekolah agar tidak terpapar Covid-19.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua untuk anak usia sekolah 0-18 tahun yang terpapar Covid-19 per kabupaten dan kota di Papua per 2 Agustus 2020 yakni Kota Jayapura 181 orang, Kabupaten Jayapura 36 orang. Merauke dan Tolikara masing-masing dua orang, Biak 19 orang, Mimika 27 orang, Pegunungan Bintang satu orang, Keerom enam orang, Nabire tiga orang, Jayawijaya lima orang. Sedangkan Tolikara, Lanny Jaya, Boven Digoel, Kepulauan Yapen dan Supiori masing-masing satu orang.
Kemarin, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Papua menyatakan 289 anak usia sekolah dari berbagai tingkat pendidikan positif terpapar virus corona baru. Jubir SGPP Covid-19 Papua dr. Silwanus Sumule, menjelaskan para pelajar itu diduga terjangkit saat kegiatan belajar mengajar masih diberlakukan, tetapi saat ini KBM dilakukan secara daring.
Untuk rencana diberlakukannya kembali KBM, akan disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing, tetapi pihaknya berharap sebelum diterapkan seluruh persiapan dilakukan secara matang. Protokol kesehatan terkait penanganan Covid-19 benar-benar diterapkan sehingga KBM dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab mengingat virus tersebut masih ada di sekitar kita.
Sebelum menerapkan KBM, setiap sekolah harus menyediakan tempat cuci tangan serta menjaga jarak fisik. Sumule belum mengetahui pasti apakah sudah ada sekolah yang melaksanakannya atau belum.
Dari 3.225 kasus positif Covid-19 di Papua tercatat 10 persen diantaranya dialami anak usia kurang dari 19 tahun, kata dr. Sumule yang juga menjabat Sekretaris Dinkes Papua.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Papua, Sonny Betaubun, mengakui kembali menerapkan belajar dari rumah untuk pelajar sekolah lanjutan baik tingkat pertama. Alasannya adalah meningkatnya kasus positif Covid-19.
Sejak Selasa (11/8) Dinas Pendidikan Merauke mengeluarkan surat edaran ke sekolah menengah agar KBM tatap muka dialihkan dan kembali menerapkan belajar dari rumah khususnya yang berada di distrik zona merah. "Kebijakan itu diambil akibat jumlah warga positif terjangkit Covid-19 meningkat sehingga pihaknya mengeluarkan edaran tersebut," kata Betaubun dihubungi dari Jayapura, Kamis (13/8).
Ia mengakui sembilan distrik yang masuk zona merah itu termasuk empat distrik penyangga. Dinkes Merauke sendiri memang menyatakan lima distrik yang masuk zona merah yaitu Distrik Merauke, Semangga, Tanah Miring, Malind dan Distrik Kurik.
Namun Dinas Pendidikan Merauke menambah empat distrik yang selama ini menjadi penyangga dan menjadi lintasan ke distrik lainnya. Yakni Distrik Sota, Okaba, Ulilin, serta Distrik Jagebob, jelas Betaubun.
Ditambahkan, untuk 11 distrik lainnya kegiatan belajar mengajar berlangsung normal yakni tatap muka yang pelaksanaannya diatur sekolah masing-masing.
Sebelas distrik yang melaksanakan KBM sesuai kondisi daerah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yaitu di Distrik Nauken Jerai, Ekigobel, Muting, Abimha, Kaptel, Ngguti, Tubang, Kimaan, Tabonji dan Waan serta Distrik Ilwayab.
"Belum dapat dipastikan kapan KBM untuk sekolah lanjutan baik tingkat pertama maupun atas kembali dilakukan dalam bentuk tatap muka karena tergantung perkembangan kasus Covid-19," kata Sonny Betaubun. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Merauke menyatakan 16 orang saat ini dirawat karena positif terinfeksi virus corona baru.
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa menilai risiko penularan Covid-19 akan selalu ada meskipun di zona kuning atau hijau. Karena itu perilaku siswa selama sekolah tatap muka dilaksanakan harus benar-benar dipantau.
"Memang harus berhati-hati. Zona kuning atau zona hijau protokolnya harus sangat ketat dan anak-anaknya harus diingatkan. Memastikan anak-anak tetap disiplin," kata Ledia.
Menurut dia, saat ini kondisinya memang harus fleksibel termasuk kegiatan belajar mengajar. "Jadi tarik ulur buka tutup, kalau mau dibuka anak-anak harus disiplin. Kondisinya harus fleksibel," kata dia lagi.
Pemerintah daerah, kata Ledia, sebelum membuka kembali sekolah harus melakukan kajian mendalam. Termasuk perilaku dan kesiapan siswa jika pembelajaran tatap muka diberlakukan kembali.
"Jadi tidak boleh gegabah. Kajiannya bukan karena bosan di rumah, tapi dipastikan anak-anaknya bisa diatur," kata Ledia menambahkan.
Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakatnya siap jika sekolah tatap muka diberlakukan kembali. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan simulasi untuk akhirnya mengambil keputusan soal pembukaan sekolah.
Ia menjelaskan, semua komponen yang berkaitan dengan pembukaan sekolah harus dilakukan simulasi prakondisi. "Kedua dilakukan waktu yang tepat, ketiga dilakukan prioritas mana dulu, yang keempat koordinasi pusat dan daerah, kelima monitoring evaluasi," kata Wiku, dalam diskusi bertajuk Budaya Baru, Agar Pandemi Berlalu, yang disiarkan melalui Youtube, Rabu (12/8).
Pihaknya juga telah berkali-kali menyebutkan, tatap muka di sekolah harus dengan persetujuan orang tua. Selanjutnya, penting dipastikan transportasi menuju sekolah tersebut aman dari kerumunan.
"Jadi semua komponen itu harus dilakukan simulasi. Kalau semua sudah siap, baru dilaksanakan sekolah itu dibuka. Dan bertahap, mungkin dari 30 persen dulu atau kelasnya dibagi-bagi. Jadi tidak serta merta zona kuning dan hijau dibuka, langsung dibuka. Harus dilakukan simulasi," kata Wiku menambahkan.
Menurutnya, munculnya klaster baru semenjak dibukanya sekolah harus menjadi pembelajaran. Ia berharap, saat ini klaster-klaster baru tersebut bagian dari pembelajaran masyarakat Indonesia untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat.
"Jangan terus diberitakan ini timbul klaster. Justru kita mengingatkan kembali semua pihak yang ingin membuka keputusannya ada di pimpinan daerah. Pengambilan keputusan itu bagaimana dari simulasi tadi," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
