REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB berselisih tentang operasi misi penjaga perdamaian di Lebanon. Dalam pertemuan tertutup yang digelar pada Selasa (12/8), Dewan Keamanan PBB akan memperbarui mandat misi perdamaian di Lebanon atau yang dikenal sebagai UNIFIL.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menulis surat kepada Dewan Keamanan yang menyerukan pembaruan mandat UNIFIL selama 12 bulan. Guterres menekankan pentingnya mempertahankan kekuatan pasukan tingkat tinggi di Lebanon.
UNIFIL dibentuk untuk mengawasi penarikan pasukan Israel setelah invasi pada 1978. Misi itu diperluas setelah perang antara Israel dan militan Hizbullah pada 2006. Pasukan penjaga perdamaian ditempatkan di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel untuk membantu pasukan Lebanon memperluas otoritas mereka ke wilayah selatan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.
Wakil Duta Besar Jerman untuk PBB Gunter Sautter mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa ketegangan dan eskalasi di Lebanon menggarisbawahi pentingnya kehadiran UNIFIL di lapangan. Sautter menambahkan "realitas politik baru" yang terjadi di Lebanon setelah peristiwa ledakan dahsyat pada 4 Agustus di pelabuhan Beirut membuat kehadiran pasukan UNIFIL menjadi lebih penting dari sebelumnya.
"Mandat UNIFIL menjadi yang paling penting. Kami sepenuhnya mendukung UNIFIL dalam mandat dan kekuatannya saat ini dan kami berharap bahwa dewan akan menunjukkan dukungan dengan suara bulat untuk misi penting ini," ujar Sautter.
Israel telah berulang kali menuduh militan Hizbullah yang didukung Iran menghalangi pasukan penjaga perdamaian untuk menjalankan mandat mereka. Mantan Duta Besar Israel, Danny Danon, pada Mei lalu mengatakan Israel bersikeras pasukan penjaga perdamaian memiliki akses ke semua situs dan mereka memiliki kebebasan untuk bergerak.
Amerika Serikat (AS) mendukung tuntutan Israel untuk perubahan mandat UNIFIL. Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengatakan saat ini pemenuhan mandat UNIFIL sedang dihalang-halangi.
Menurutnya, kelompok Hizbullah dapat mempersenjatai diri dan memperluas operasi sehingga menempatkan rakyat Lebanon dalam risiko. Karena itu, Craft berpendapat Dewan Keamanan harus membuat perubahan mandat UNIFIL secara serius.
"Dewan Keamanan harus mengejar perubahan serius untuk memberdayakan UNIFIL atau menyesuaikan kembali staf dan sumber dayanya dengan tugas yang sebenarnya dapat diselesaikan. Sekaranglah waktunya untuk memberdayakan UNIFIL, mengakhiri rasa puas diri yang lama, dan memungkinkan misi untuk sepenuhnya mencapai apa yang telah ditetapkan," kata Craft.
Prancis diperkirakan akan mengedarkan rancangan resolusi untuk melanjutkan operasi UNIFIL. Para diplomat PBB memperkirakan negosiasi terkait perubahan mandat UNIFIL akan berlangsung secara alot. Mandat UNIFIL akan berakhir pada 31 Agustus.
Jumlah pasukan UNIFIL per 15 Juni sebanyak 10.275 pasukan militer yang terdiri dari 45 negara penyumbang pasukan. UNIFIL juga memiliki 238 pasukan sipil internasional, dan 580 staf sipil nasional.
Satgas Maritim UNIFIL memiliki enam kapal, dua helikopter, dan 864 personil pasukan militer. Namun, satu kapal rusak dalam ledakan di pelabuhan Beirut dan lebih dari 20 anggota angkatan laut terluka. Sementara dua lainnya mengalami kritis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
