Rabu 12 Aug 2020 15:27 WIB

Kearifan Lokal Menjadi Basis Penguatan Pancasila

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya dalam pandangan hidup.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Dr. Hariyono, M.Pd saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema Mutiara Pancasila di Bumi Tadulako, Rabu (12/8).
Foto: Dok Republika
Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Dr. Hariyono, M.Pd saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertema Mutiara Pancasila di Bumi Tadulako, Rabu (12/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Dr. Hariyono, M.Pd menilai kearifan lokal yang dimiliki Indonesia sebagai basis penguatan Pancasila. Karena menurutnya, kearifan lokal yang beragam di Indonesia merupakan kekayaan budaya yang mengandung kebijakan dan pandangan hidup.

Selain budaya gotong royong, adat istiadat, silaturahmi dan lainnya, kearifan lokal juga dapat digali di masyarakat dari berbagai hal dengan gerakan-gerakan yang dilakukan sehari-hari. Salah satu contohnya memanfaatkan sumber makanan yang berdasarkan bahan pangan lokal.

Baca Juga

"Untuk mengamankan Pancasila bisa digali dari berbagai hal dalam masyarakat, salah satunya kearifan lokal," kata Hariyono saat menjadi keynote speaker pada webinar yang digelar BPIP dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tema Mutiara Pancasila di Bumi Tadulako Rabu, (12/8).

Ia juga mengajak kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan, selain mengamalkan Pancasila juga mampu mengamankan Pancasila di berbagai pelosok Nusantara.

"Pancasila tidak berhenti dengan pidato atau seminar, tetapi harus memilki tindakan nyata kepada masyarakat," tegasnya.

Wali Kota Palu Hidayat dalam kesempatannya sebagai salah satu narasumber mengatakan, pihaknya bahkan telah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengamalkan Pancasila melalui kearifan lokal.

"Kami memiliki suku suku dan etnis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, nila-nilai toleransi dan nilai-nilai kekeluargaan," ucapnya.

Selain itu pemerintah Kota Palu juga telah memiliki tiga tungku sosial yakni Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Adat. Tiga tungku ini merupakan penggerak untuk partisipasi masyarakat untuk menjaga Pancasila sehingga masyarakat menjadi kondusif.

"Kami memilki 3 tungku sosial, sebagai upaya menjaga kondusifitas masyarakat dan melibatkannya dalam partisipasi untuk megamalkan nilai-nilai Pancasila," terangnya.

Kepala Badan Kesbang Provinsi Sulawesi Tengah DR. Fahruddin Yambas M.Si mengaku terdapat 12 etnis dan ratusan suku di daerahnya menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah untuk menjaga perbedaan. Sehingga, memilki spirit dan semangat untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

"Di Sulawesi Tengah memiliki 12 etnis dan ratusan suku, dalam perbedaan tersebut jelas menjadi tugas kami selaku pemerintah supaya tetap menjaga dan mengamalkan Pancasila," katanya saat menjadi salah satu narasumber.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement