Sunday, 10 Safar 1442 / 27 September 2020

Sunday, 10 Safar 1442 / 27 September 2020

DKI Paling Demokratis, Kenapa Anies Dituding Intoleran?

Rabu 12 Aug 2020 05:43 WIB

Rep: Ratih Widihastuti Ayu Hanifah/ Red: Erik Purnama Putra

Ketua Fraksi Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono.

Ketua Fraksi Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono.

Foto: Dok
Hasil survei BPS menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi paling demokratis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dituding warganet sebagai sosok yang intoleran dan diskriminatif. Sayangnya, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan DKI Jakarta menjadi provinsi paling demokratis di Indonesia. Hal itu menandakan Jakarta sukses menjaga toleransi antarwarga dengan nilai harmonisasi dan rasa gotong royong tinggi.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono mempertanyakan pihak-pihak tertentu yang menuding Anies memiliki kebijakan intoleran. Menurut dia, tudingan seperti itu tidak perlu direspon Anies, yang lebih baik fokus dalam penanganan Covid-19 di Jakarta lantaran laporan kasus positif setiap hari  semakin tinggi.

"Jangan terlalu menanggapi, santai sajalah, fokus pada kondisi DKI Jakarta saat ini. Karena hal-hal seperti itu subjektif, namanya sudah politis," ujar anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI di Jakarta pada Selasa (11/8).

Mujiono menjelaskan, indeks animo demokrasi masyarakat untuk wilayah DKI Jakarta sangat tinggi dalam menjalin harmonisasi dan rasa gotong royong. Dia menyebut, nilai harmonisasi itu memiliki makna positif. Sehingga segala sesuatu yang baik dapat diterjemahkan ke dalam istilah harmoni, yang berarti serasi, selaras, dan seimbang.

"Kemarin itu indeks demokrasi wilayah DKI Jakarta tertinggi di Indonesia. Sebenarnya  nilai harmonisasi ini bagus. Lalu, yang menilai lembaga resmi pemerintah langsung, Badan Pusat Statistik (BPS) bukan dari organisasi dan lembaga swadaya masyarakat. Jadi, dengan pendapat-pendapat yang tidak perlu ditanggapi," ujar Mujiono.

Dia menyebut, Pemprov DKI wajib untuk menjaga harmoni dengan membuat kebijakan tidak berfokus pada satu agama saja. Hal itu lantaran penduduk Ibu Kota bersifat multikultural yang terdiri berbagai macam budaya. Dalam kehidupan masyarakat Jakarta, sambung dia, mengandung nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang berbeda.

Karena itu, Mujiono menepis Anies sebagai gubernur intoleran. "Jadi kalau masyarakat DKI Jakarta yang tidak intoleran itu yang seperti apa yang di maksudkan, tolong jelaskan ke saya, karena emua harus jelas ada agama, budaya dan sosial," ujar Mujiono.

Dia pun mengingatkan Anies agar segala aspirasi dari masyarakat harus tetap ditampung. Terkait nilai-nilai toleransi, menurut Mujiono, kembali sesuai porsi masing-masing penganut agama untuk mempraktikannya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA